Ahli: ASN harus netral untuk menghasilkan pemilihan yang berkualitas

Bogor (ANTARA) – Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menegaskan instrumen publik nasional (ASN) harus netral, yakni menjaga jarak dari seluruh kekuatan politik dalam Pilkada Gabungan 2020 untuk mencapai hasil Pilkada yang berkualitas.

"Jika ASN tidak netral, maka pengaruhnya bisa digunakan oleh kekuatan tertentu untuk mempengaruhi orang lain," kata Emrus Sihombing melalui telepon genggamnya, Sabtu.

Menurut Emrus Sihombing, sikap netral ASN, misalnya, memberikan dukungan kepada kekuatan politik tertentu, dalam bentuk apa pun, termasuk mengarahkan ASN lain untuk memilih satu calon pada pemilu serentak 2020.

Baca juga: ASN dan kampanye Pemilu 2020

“Ini tidak bagus. Ini melanggar aturan dan bisa mempengaruhi kualitas pemilu,” kata dosen Universitas Pelita Harapan, Jakarta ini.

Emrus menjelaskan, ASN sebagai warga negara Indonesia memilih partisipasi politik dalam pemilu, namun pilihan tersebut digunakan di TPS pada hari pemungutan suara. "Itu tidak mempengaruhi ASN atau pihak lain," katanya.

Doktor Ilmu Komunikasi Politik Universitas Pajajaran Bandung ini mengatakan ASN harus mandiri dan bersikap mandiri terhadap semua kekuatan politik dan tidak berusaha mempengaruhi orang lain.

Di sisi lain, Emrus juga mengingatkan agar pasangan calon bupati, tim sukses, serta parpol pendukung dan pendukung, tidak melakukan pendekatan terhadap ASN, baik di ruang publik maupun privat.

“Pasangan calon bupati dengan tim suksesnya bisa saling menjaga jarak, baik di panggung depan maupun di belakang, sehingga penyelenggaraan pilkada dilandasi prinsip yang melimpah dan adil (langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil) tidak dirugikan, "katanya.

Pemilu serentak 2020 digelar pada 9 Desember di 270 provinsi.

Baca juga: KIPP Sebut Ada Pelanggaran Kampanye Kepala Daerah di Pilkada Surabaya

Reporter: Riza Harahap
Editor: Tasarm Tarmizi
HAK CIPTA © ANTARA 2020

Baca:  DKPP-Unima menandatangani MoU tentang penguatan demokrasi dan integritas pemilu