Ahli: Pasangan calon bupati harus memberikan contoh protokol kesehatan

Pakar: Paslon kepala daerah harus berikan contoh protokol kesehatan

Bogor (ANTARA) –

Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan, pasangan calon bupati yang akan mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020 beserta tim kampanyenya harus menjadi teladan dalam menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakat.

"Calon Bupati dan tim kampanyenya harus menerapkan protokol kesehatan yang tepat untuk menjadi contoh bagi masyarakat," kata Emrus Sihombing via ponsel kepada ANTARA, Minggu.

Baca juga: Ketua MPR meminta peserta pemilu yang melanggar protokol kesehatan untuk bertindak

Menurutnya, pasangan calon bupati beserta tim suksesnya yang menyampaikan materi kampanye kepada masyarakat harus berada di koridor pelaksanaan protokol kesehatan yang tepat sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.

“Jika calon yang berpasangan ke kecamatan dan tim kampanyenya sudah melaksanakan protokol kesehatan dan sering mengingatkan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan, maka masyarakat akan mencontohnya yaitu melaksanakan protokol kesehatan,” ujarnya.

Doktor Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Bandung ini meyakini contoh pasangan calon bupati beserta tim kampanyenya akan menjadi kunci penerapan protokol kesehatan selama kampanye Pilkada Simultan 2020.

Baca juga: Hadar Gumay: Kesehatan dan keselamatan pemilih harus terjamin

“Teladan pasangan calon bupati dan tim kampanyenya jauh lebih efektif dalam mengingatkan masyarakat dibanding bentuk komunikasi lain untuk mengingatkan masyarakat dalam konteks kampanye,” ujar dosen Universitas Pelita Harapan, Jakarta ini.

Pemilu serentak 2020 akan digelar serentak di 270 provinsi pada 9 Desember mendatang.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 mengatur tahapan kampanye Pemilu 2020 yaitu pada 26 September hingga 5 Desember 2020.

Baca juga: Anggota DPR: PKPU Terapkan ketat protokol kesehatan dalam pemilu

Detailnya adalah:
1. Pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, sosialisasi materi kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan kegiatan lainnya (26 September-5 Desember 2020)
2. Debat terbuka / terbuka antar pasangan calon (26 September-5 Desember 2020)
3. Kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik (22 November-5 Desember 2020)
4. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye (6-8 Desember 2020).

Baca:  AJI Mataram menyayangkan tindakan penindasan Satpol PP NTB terhadap jurnalis

Reporter: Riza Harahap
Editor: Bambang Sutopo Hadi
HAK CIPTA © ANTARA 2020