AJI Mataram menyayangkan tindakan penindasan Satpol PP NTB terhadap jurnalis

AJI Mataram sesalkan tindakan represif Satpol PP NTB terhadap wartawan

Mataram (ANTARA) – Koalisi Jurnalis Independen (AJI) Mataram menyesalkan penindasan anggota Satpol PP Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap salah satu jurnalis media lokal, Radar Mandalika, Arif, saat meliput aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur NTB. . , Senin.

"Kami sangat menyayangkan tindakan individu anggota Satpol PP yang menghalangi wartawan mendapatkan informasi," kata Ketua AJI Mataram Sirtupillaili dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Mataram, Senin.

Sirtu menegaskan jurnalis dalam memperoleh informasi dilindungi undang-undang.

"Tidak ada yang bisa mencegah atau bahkan melakukan kekerasan," ujarnya.

Baca juga: Wartawan MNC Media lanjutkan proses hukum yang diduga menyiksa jurnalis

Ia mendesak Gubernur NTB bersikap tegas terhadap bawahannya.

“Sikap ini jangan sampai diambil aparat dan ini akan mencoreng kebebasan pers di NTB,” ucapnya.

Namun, AJI juga mengingatkan jurnalis untuk tetap bekerja sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik, untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Sementara itu, Arif dalam kronologinya ke AJI Mataram, saat kejadian mengambil gambar saat pengunjuk rasa diseret sejumlah anggota Satpol PP saat membubarkan pengunjuk rasa di halaman kantor Gubernur NTB.

Dalam pembuatan film tersebut Arif tidak sendirian. Ada juga rekan wartawan dan staf Biro Humas Daerah NTB.

Baca juga: Dewan Pers langsung bertemu dengan Kapolri untuk membahas kekerasan terhadap jurnalis

"Di sana saya ambil foto. Ada Bang Edi dari Humas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bang Ical dari Radar Lombok juga ada di dalam," kata Arif yang diterima secara kronologis oleh AJI Mataram.

Sesaat anggota Satpol PP datang dan melarang pengambilan gambar. Arif menyebut identitasnya sebagai jurnalis yang bekerja setiap hari di Pemprov NTB. Namun, dia diabaikan dan diperlakukan dengan kasar.

Baca:  Pasangan Khairul-Habib Ali merupakan calon perseorangan yang sah untuk Pilkada Banjarmasin

“Saya disikat dengan tangannya dan saya didorong. Dia bilang kenapa ambil wajah saya, padahal saya fokus ke drag,” imbuhnya.

Selain itu, orang tersebut meminta wartawan untuk menghapus foto yang mereka ambil. Tindakan anggota Satpol PP NTB tidak bisa dibiarkan. Upaya menghalangi kerja jurnalis ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 18 menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menghalangi atau menghalangi pekerjaan wartawan dalam mencari dan mengolah informasi dapat diancam dengan pidana penjara dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Baca juga: ROOT Jember Desak Investigasi Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis

Reporter: Nur Imansyah
Editor: Joko Susilo
HAK CIPTA © ANTARA 2020