Anggota DPR menilai perlu adanya penguatan isi UU Otonomi Khusus Papua

Anggota DPR nilai perlu penguatan isi revisi UU Otsus Papua

… yang dibutuhkan Papua bukan hanya uang

Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Willem Wandik menilai perlu adanya penguatan isi revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua.

Menurutnya, yang dibutuhkan Papua bukan sekadar uang, tapi kewenangan mengurus wilayahnya yang harus diatur dalam revisi UU Otonomi Khusus Papua.

“Papua memang tidak butuh uang, tapi memang butuh kewenangan yang diatur dalam revisi UU Otsus. Oleh karena itu, persoalan pengajuan revisi UU Otsus harus soal penguatan substansi UU Otsus itu sendiri,” kata Willem di Sidang Paripurna. , di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pada awal 2021 konflik masih terjadi di Papua, sehingga pemerintah pusat harus mengembalikan masalah Papua ke wilayah tersebut.

Menurutnya, langkah ini untuk menyelesaikan masalah di Papua berdasarkan kearifan lokal atau "kearifan lokal".

“Karena selama ini belum berhasil menciptakan suasana damai di Papua, oleh karena itu perlu dikembalikan ke provinsi untuk diselesaikan dengan kearifan lokal dan semangat otonomi khusus,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Panitia Kerja Badan Legislatif DPR RI (Panja) pada 25 November 2020, Baleg melakukan inventarisasi 38 RUU yang diusulkan untuk Prolegnas Prioritas 2021.

Sebanyak 38 RUU, dengan rincian 26 RUU diajukan DPR, 10 RUU diajukan Pemerintah, dan 2 RUU diajukan DPD RI. Dari 38 RUU tersebut, terdapat revisi UU Otonomi Khusus Papua yang diajukan oleh Pemerintah.

Namun demikian, hingga Sidang II Tahun Sidang 2020-2021 berakhir pada 11 Desember 2020, keputusan akhir atas 38 RUU belum tercapai, sehingga penetapan Prolegnas Prioritas 2021 harus ditunda.

Penundaan penetapan Prolegnas 2021 ini disebabkan adanya tiga RUU yang diperdebatkan dan kontroversial, yaitu RUU Kebijakan Ideologi Pancasila (HIP), RUU Ketahanan Keluarga, dan RUU Bank Indonesia.
Baca juga: Pemuda Papua di seluruh Jakarta dukung keberlanjutan Otsus
Baca juga: Anggota DPR Ingin Tinjau UU Otonomi Khusus Papua soal kredibilitas

Reporter: Imam Budilaksono
Editor: Budisantoso Budiman
HAK CIPTA © BETWEEN 2021

Baca:  Wapres berkunjung ke Kalimantan Tengah untuk meresmikan Bandara HM Sidik