Anggota DPR: Pemerintah daerah harus memberikan tanggapan kepada wisatawan sebelum jadwal 6 Mei

BI expects e-commerce to get Eid al-Fitr boost

Jakarta (ANTARA) –

Anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen menilai, pemerintah kabupaten (Pemda) harus tanggap dan memberikan respons yang tepat terhadap penanganan wisatawan yang datang menjelang Idul Fitri, 6-17 Mei 2021.

Muchamad Nabil Haroen, dalam keterangan media yang diterima di Jakarta, Ahad, mengatakan upaya pencegahan harus dilakukan agar virus tidak cepat menyebar.

“Misalnya dengan mengisolasi diri di penginapan atau hotel terlebih dahulu, sebelum masuk ke kampung halaman. Jadi, saat ini pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat, untuk mengatur desa agar dicegah dari penyebaran virus,” katanya. kata Nabil.

Menurutnya, pemerintah daerah bisa melakukan ketegasan dengan tindakan pengasingan sesuai waktu yang disarankan, atau dengan menunjukkan surat negatif COVID-19 dari instansi yang berwenang.

Namun, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa sangat penting untuk berjaga-jaga ini, katanya.

Ia juga menilai Pemerintah Pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan informasi tersebut akurat dan satu arah.

Pemerintah melarang pemulangan semua lapisan masyarakat, termasuk pegawai BUMN, pejabat swasta, PNS, anggota TNI-Polri, pegawai formal dan informal, kepada masyarakat umum.

Orang yang senang pulang kampung bisa dikenai sanksi sesuai Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

Aturan pelarangan pemulangan pada 6-17 Mei tertuang dalam Surat Edaran 13 Tahun 2021 tentang penghapusan Idul Fitri 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 di bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa orang yang pulang dengan senang hati akan diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang (UU) tentang karantina kesehatan.

Pasal 93 peraturan tersebut menyebutkan bahwa pidana penjara paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100 juta karena melanggar aturan pengembalian ini.

Baca:  Panglima TNI dan Kapolri memimpin pertemuan untuk membahas COVID-19 di Papua

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan atau menghalangi penyelenggaraan karantina kesehatan sehingga menimbulkan keadaan darurat kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan / atau denda maksimal Rp. "Baca Pasal 93.

Sejumlah otoritas daerah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung keputusan pemerintah pusat tersebut. Polda Jatim, misalnya, akan menjaga tujuh titik perbatasan.

Polda Jateng telah menyiapkan 14 titik isolasi yang posisinya ditetapkan sejak Senin, 12 April. Polda Jawa Tengah juga akan mengerahkan sekitar 11 ribu personel TNI-Polri bersama-sama untuk ditempatkan di beberapa titik dalam perjalanan pulang.

Polda Jabar telah mendirikan 338 posko di seluruh Polda Jabar untuk mencegah warga pulang. Sementara itu, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendirikan 10 Rutan yang dijaga 24 jam.

Kepala Polisi Lalu Lintas Nasional Irjen Istiono mengatakan, warga yang bertekad mencuri rumah mulai sebelum 6 Mei 2021 akan dikarantina selama lima hari. Karantina tidak ada di setiap rumah, tetapi di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Menanggapi berbagai kebijakan untuk mencegah masyarakat pulang kampung, sosiolog Universitas Gadjah Mada Sunyoto Usman mengatakan bisa berhasil, namun tantangannya cukup sulit.

Menurutnya, harus ada penjelasan bahwa larangan pulang kampung hanya bersifat sementara karena masih pandemi COVID-19.