Anggota DPR: RUU Pemilu merupakan bagian dari restrukturisasi sistem pemilu

Anggota DPR: RUU Pemilu bagian penataan sistem kepemiluan

Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Guspardi Gaus, menilai RUU Pemilu yang digagas Komisi II DPR merupakan bagian dari restrukturisasi dan reformasi sistem pemilu yang merupakan koreksi dan perbaikan berbagai kelemahan penyelenggaraan pemilu sebelumnya.

“RUU pemilu merupakan bagian dari pengaturan dan reformasi sistem pemilu yang merupakan koreksi dan penyempurnaan dari berbagai kelemahan penyelenggara pemilu sebelumnya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, efektif, dan efisien,” ujarnya, saat disahkan di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan RUU Pemilu telah masuk dalam Program Legislatif Nasional 2020 dan merupakan inisiatif DPR berdasarkan rekomendasi Komisi II DPR.

Baca juga: PAN: ambang batas parlemen efektif 4 persen untuk pemilu 2024

Menurut anggota DPR dari Fraksi PAN ini, ini sejarah baru karena apa yang dilakukan Komisi II DPR dengan menggagas atau mengusulkan RUU Pemilu, biasanya RUU Pemilu dimulai oleh pemerintah namun saat ini sedang diambil alih oleh DPR.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi DPR II DPR yang begitu berurutan dan komprehensif dalam menyampaikan dan menyampaikan usulan pengujian RUU Pemilu di depan pimpinan dan anggota DPR,” ujarnya.

DPR RI pada Senin (16/11) mengadakan rapat tentang revisi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu, untuk mendengarkan penjelasan Komisi II DPR sebagai pengusul RUU tersebut, dan dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, dan Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa.

Baca juga: Merefleksikan 2019, PPP Wasekjen: Proses RUU Pilkada jangan sampai terlambat

Gaus sependapat dengan apa yang dikatakan Kurnia, bahwa yang mendasari RUU Pemilu diajukan ke DPR karena adanya masalah tumpang tindih antara pasal di UU Pemilu dan UU Pemilu.

Ke depan, menurut anggota Komisi II DPR, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilu diatur dalam satu undang-undang, dan diharapkan pula UU Pemilu bisa cukup lama, sehingga tidak setiap 5 tahun sekali membahas UU Pemilu.

Baca:  Dalam politik kemarin, Wapres berbicara tentang K-Pop dan Mendagri berbicara tentang konser

"Sangat tidak sehat bagi kualitas demokrasi jika setiap lima tahun sekali revisi penuh kepentingan. RUU pemilu juga diatur pada pilkada serentak dan pilkada serta pengusulan pilkada dan nasional," ujarnya.

Ia menjelaskan, Komisi II telah membentuk panitia kerja penyusunan RUU Pemilu sebelum dibawa ke DPR untuk dikoordinasikan. Menurut dia, panitia kerja di Komisi II DPR telah mendengar masukan dari berbagai pemangku kepentingan dari kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan ahli guna menyelesaikan RUU tersebut.

Reporter: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
HAK CIPTA © ANTARA 2020