Anggota DPR sarankan evaluasi kebijakan tata ruang pemukiman

Anggota DPR sarankan evaluasi kebijakan tata ruang pemukiman
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyarankan pemerintah mengevaluasi secara komprehensif kebijakan Tata Ruang Pemukiman.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, juga mendorong dilakukannya evaluasi peta zonasi risiko rawan bencana di tingkat kabupaten/kota.

Ia mengatakan saat terjun langsung meninjau lokasi bencana alam di Sumedang, ada banyak pihak menyatakan prihatin dan berduka dengan terjadinya musibah longsor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 9 Januari 2021 silam.

Sejak Oktober 2020, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi prospek iklim di awal tahun 2021 bahwa akan terjadi intensitas curah hujan dengan kategori tinggi yang meliputi sebagian besar wilayah di Indonesia, termasuk sebagian besar Jawa.

Hal itu dikarenakan oleh fenomena iklim global La Nina yang terjadi sejak Oktober 2020 dan diprediksi berlangsung hingga Mei 2021.

Baca juga: Komisi VIII DPR tinjau penanganan korban bencana longsor di Sumedang

Baca juga: Ibu-ibu Paguyuban PIMTI bantu korban longsor Sukabumi

“Data dari BMKG itu semestinya menjadi acuan kuat bagi pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam menyusun peta zonasi risiko rawan bencana yang sangat mungkin berubah-ubah dari waktu ke waktu mengingat fenomena pemanasan global turut berpengaruh terhadap perubahan iklim yang tidak menentu,” tutur Bukhori.

Menurut dia pemutakhiran data terkait peta zonasi harus dilakukan secara dinamis.

Penyediaan data mutakhir dan rencana strategis yang matang adalah instrumen penting bagi pemerintah untuk menghasilkan kebijakan mitigasi, yakni kebijakan yang mampu mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Lebih lanjut, Ketua DPP PKS itu juga meminta pemerintah supaya merelokasi tempat tinggal korban terkena dampak bencana dengan cara maslahat ke tempat yang lebih aman demi keselamatan di waktu mendatang.

Baca:  Puan: DPR optimalkan pengawasan penanganan bencana

Tidak hanya itu, ia juga meminta supaya warga yang saat ini masih berada di wilayah rawan bencana diberikan treatment yang tepat oleh pemerintah untuk mengantisipasi timbulnya kerugian jiwa maupun material yang lebih parah jika terjadi musibah di waktu mendatang.

“Setiap nyawa manusia bernilai harganya. Mindset itu harus ditanamkan untuk menjadi modal sosial bagi setiap pemangku kebijakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam upaya memberikan rasa aman. Langkah tersebut bisa dilakukan melalui peningkatan dalam berbagai aspek kegiatan mitigasi bencana seperti perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana bagi warga hingga melalui upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana,” ujarnya.

Baca juga: Presiden Jokowi sampaikan duka cita terhadap korban longsor Sumedang

Baca juga: PUPR siap dukung relokasi warga korban bencana tanah longsor Sumedang

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021