Arteria mengatakan, DPR harus menyetujui legislator yang maju dalam pemilihan umum daerah pemilihan harus mundur

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengatakan hampir seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat menolak persyaratan legislator untuk mundur dalam pemilihan kepala daerah pada UU Pemilu, namun terpaksa menyetujui keinginan pemerintah.

Arteria yang mewakili DPR dalam uji materi UU Pemilu di Gedung MK, Rabu, mengaku terlibat dalam pembahasan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Menurut dia, pada awalnya hampir semua fraksi sepakat bahwa DPR, DPRD, dan DPD tidak boleh mengundurkan diri saat mereka dilantik sebagai calon bupati.

Namun, kata dia, pemerintah mengkhawatirkan isu korupsi. Beberapa parpol merasa was-was karena beberapa menteri menyandera kepentingannya hingga perundingan berakhir.

Ketentuan pengunduran diri anggota DPR ini dari awal sampai undang-undang disahkan masih sulit sampai akhirnya harus kita lakukan karena fraksi disuruh mengikuti apa yang ada di pemerintahan, tapi suasana mistik, semua ini penolakan, kata Arteria Dahlan.

Baca juga: DPR Klaim Tak Ada Calon Tunggal Jika Legislasi Diizinkan Cuti

Ia juga keberatan ketika pemerintah memberikan informasi dalam persidangan sebelumnya dengan mengutip sejumlah putusan MK tentang syarat pencalonan kepala daerah.

Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan informasi kepada MK yang juga melihat suasana mistik faktual, yakni hampir semua fraksi sepakat menolak syarat DPR harus mundur.

Ada juga uji materi UU Pemilu yang diminta anggota DPR Anwar Hafid dan anggota DPRD Sumbar Arkadius Dt. Berlian.

Pemohon memeriksa Pasal 7 ayat (2) surat UU Pemilu yang mengatur tentang persyaratan pengunduran diri anggota legislatif setelah dilantik menjadi calon kepala daerah. Pemohon berpendapat, undang-undang harus disamakan dengan calon atau menteri pertahanan yang hanya diminta cuti di luar tanggung jawab negara saat kampanye.

Baca:  Kasad: 113 petugas Secapa AD sudah mendonorkan plasma darah

Baca juga: Perludem optimistis MK terima uji materi UU Pemilu

Baca juga: Bawaslu Kepri Karimun Ajukan Uji Materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi

Baca juga: Dewan Perwakilan Rakyat menyebut otoritas berpotensi menyalahgunakan kewenangannya dalam pemilihan kepala daerah

Reporter: Dyah Dwi Astuti
Editor: Ruslan Burhani
HAK CIPTA © ANTARA 2020