ASN Tanimbar dilarang memegang posisi yang setara

ASN Tanimbar dilarang rangkap jabatan

Saumlaki (ANTARA) – Bupati Kepulauan Tanimbar, Maluku, Petrus Fatlolon melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah untuk menduduki jabatan di luar tugas pokoknya sebagai PNS di tempat kerja masing-masing.

Dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Saumlaki, Selasa, pembatasan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 800/67 / SE / 2020 tentang dominasi ASN di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berstatus pegawai sementara atau dosen di Sekolah Menengah Pertama. Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan, universitas negeri atau swasta dan lembaga atau organisasi lain tanpa penugasan khusus dari petugas pembimbing personel.

Baca juga: Bamsoet meminta temuan komisaris BUMN yang memiliki posisi serupa untuk dievaluasi

Dikatakan bahwa berdasarkan asesmen, terdapat sejumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang memiliki posisi yang sama atau menjadi pegawai tidak tetap atau dosen di beberapa sekolah menengah, sekolah kejuruan dan perguruan tinggi negeri dan swasta di daerah tersebut tanpa adanya penugasan khusus tenaga pembina personel.

“Situasi ini sangat mengganggu efektifitas tugas resmi yang dipercayakan kepada ASN, sehingga berimplikasi pada kinerja ASN di unit kerja provinsi yang signifikan,” kata Petrus Fatlolon.

Bupati menginstruksikan kepada pimpinan SKPD masing-masing untuk melarang ASN menduduki jabatan yang sama sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Jo Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil.

Penugasan tambahan, menurut Peter, dapat dilakukan dalam rangka pengembangan karir ASN sesuai dengan persetujuan personel pembinaan personel untuk melaksanakan tugas tertentu di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Baca juga: Soal jabatan komisaris sekaligus, kata Stafsus Menteri BUMN

Dalam rangka efektivitas kerja berdasarkan formasi jabatan dan analisis beban kerja pada satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, seluruh pimpinan SKPD diminta untuk mendisiplinkan PNS di lingkungan kerjanya masing-masing yang berstatus tenaga honorer atau dosen di SMP, SMK, Perguruan tinggi negeri atau swasta serta organisasi atau lembaga lain tanpa tugas khusus dari Bupati Kepulauan Tanimbar sebagai petugas pembina petugas, ujarnya.

Baca:  Ketua MPR: Tarik secara bertahap alat medis bermerkuri

Mantan dosen di beberapa perguruan tinggi di Sorong, Papua Barat ini menjelaskan, jika pimpinan PTN dan PTS serta sekolah menengah dan kejuruan di daerah ingin merekrut ASN sebagai pegawai tetap di lembaganya, maka harus terlebih dahulu mengajukan surat lamaran untuk pertimbangan lebih lanjut dan diputuskan bahwa mereka mungkin atau mungkin tidak diberi tugas khusus sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku.

“ASN yang tidak mematuhi surat edaran ini akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang diatur dalam undang-undang yang berlaku,” ujarnya.

Baca juga: Raja Sapta Yakin Tak Ada Aturan yang Dilanggar Terkait Banyak Posisi

Reporter: Shariva Alaidrus
Editor: Joko Susilo
HAK CIPTA © ANTARA 2020