Bawaslu menemukan 243 pelanggaran protokol kesehatan

Bawaslu temukan 243 pelanggaran protokol kesehatan

Bawaslu menemukan 243 pelanggaran protokol kesehatan, yaitu parade atau kegiatan yang menghimpun banyak orang

Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan 243 pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 pada saat pendaftaran pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Bawaslu menemukan 243 pelanggaran protokol kesehatan, yaitu parade atau kegiatan yang menghimpun banyak orang," kata anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin dalam jumpa pers virtual, Senin.

Partai politik dan pasangan tidak menggunakan protokol kesehatan, yaitu dengan membawa sejumlah pendukung dan mengerahkan massa serta jarak antar pasangan tidak dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, terutama sebelum proses pendaftaran.

Temuan ini didapat Bawaslu dari pantauan ketat tingkat pendaftaran pemilu yang berlangsung pada Jumat-Minggu, 4-6 September 2020.

Baca juga: 96 Pejabat Bawaslu Boyolali dinyatakan positif usai memantau pemilu

Baca juga: KPU-Bawaslu Diminta Tindak Tegas Pendeta yang Melanggar Tata Cara Kesehatan

“Oleh karena itu, calon pasangan dan parpol perlu mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, penyelenggara dan aparat keamanan harus lebih tegas dalam menegakkan protokol kesehatan dan pencegahan COVID-19 dalam pelaksanaan tahapan pemilu selanjutnya, terutama kegiatan eksternal.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, pihaknya telah berupaya mencegah terlebih dahulu dengan mengingatkan pasangan calon dan parpol pendukung agar tidak menggalang massa saat tahapan pemilu.

“Kita sudah coba cegah terlebih dahulu untuk mengingatkan calon dan parpol. Padahal, sebelum 'D', Bawaslu mengingatkan Bapaslon dan mendukung parpol agar tidak mengerahkan massa,” kata Abhan.

Terkait larangan melanggar protokol kesehatan, Abhan memastikan ada batasan administratif yang didahului dengan rekomendasi dari Bawaslu untuk ditindaklanjuti oleh KPU.

Untuk sanksi pidana, ia mengakui bahwa UU Nomor 10/2016 tentang Pemilu tidak mengatur sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan, namun Bawaslu memiliki kewenangan untuk memproses pelanggaran yang diatur di luar UU Pemilu.

Baca:  Fadli dan Fahri akan mendapatkan bintang jasa dari Presiden

"Untuk tindak pidana tersebut, menjadi tugas penyidik ​​polisi dan kejaksaan untuk mengadili pelanggaran di luar UU Pemilu," katanya.

Baca juga: IDI Makassar mengingatkan KPU Bawaslu bahwa ada klaster pemilu

Baca juga: Mendagri: Satpol PP Tegakkan Disiplin Protokol Kesehatan di Pilkada

Reporter: Zuhdiar Laeis
Editor: Chandra Hamdani Noor
HAK CIPTA © ANTARA 2020