Bawaslu mengumpulkan dokumen untuk sidang sengketa pemilu

Bawaslu kumpulkan dokumen untuk sidang sengketa pilkada

Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu provinsi, kabupaten, dan kota (Bawaslu) di daerah penyelenggara pilkada mengumpulkan dokumen yang akan diajukan dalam sidang sengketa pilkada.

“Pasca pungutan, paska rekapitulasi, yang kami lakukan melalui Bawaslu provinsi, kabupaten dan kota adalah mengumpulkan dan mengelola hasil pengawasan dan pelaksanaan di setiap jenjang,” kata Anggota Bawaslu Indonesia Fritz Edward Siregar dalam diskusi online di Jakarta, Kamis.

Dokumen yang dikumpulkan selain laporan hasil pemantauan berupa formulir penilikan A, adalah surat yang dikirim oleh Bawaslu.

Baca juga: Sidang sengketa pemilu akan digelar mulai 26 Januari

Ia mengatakan, Bawaslu memiliki kedudukan untuk memberikan informasi secara lisan atau tertulis dalam perselisihan terkait keputusan pilkada.

Informasi yang akan disampaikan kepada majelis hakim konstitusi tersebut merupakan hasil pengawasan sejak pencalonan, penanganan pelanggaran, permasalahan sengketa hingga menjawab permohonan pokok.

Meski objek sengketa hasil pemilu yang dipersoalkan adalah hasil rekapitulasi KPU, sejumlah pelanggaran dipertanyakan dalam permohonannya agar Bawaslu menjawab soal itu.

Pelanggaran pada pelaksanaan tahapan pemilu yang dimaksud meliputi pelanggaran terorganisir, sistematis dan masif, politik uang, netralitas ASN, daftar pemilih tetap, pemilih tidak berdokumen, dan logistik.

Mahkamah Konstitusi menerima 136 permohonan sengketa hasil pemilihan bupati yang terdiri dari tujuh sengketa hasil pemilihan gubernur, 115 hasil pemilihan bupati, dan 14 hasil pemilihan walikota.

Sidang pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan pada 26-29 Januari 2021 untuk memeriksa peralatan dan kejelasan bahan untuk aplikasi serta verifikasi barang bukti.

Baca juga: Sengketa Pilkada Magelang dan Nias Dicabut
Baca juga: Hasil Pilkada Boven Digoel Sengketa dengan MK

Reporter: Dyah Dwi Astuti
Editor: Tasarm Tarmizi
HAK CIPTA © BETWEEN 2021

Baca:  Kemarin, MK tolak uji materi PT hingga KemenPAN-RB pangkas eselon