BSSN memantau aktivitas telepon dan media sosial? Berikut penjelasannya

Aktivitas telepon dan medsos dipantau BSSN? Ini penjelasannya

Jakarta (ANTARA / JACX) – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam unggahan di Facebook disebut-sebut akan memantau segala aktivitas yang berhubungan dengan telepon dan media sosial.

Pemilik akun Facebook Davis Pasaribu yang mengunggah narasi tersebut meminta masyarakat untuk waspada dan menjaga perbincangan di media sosial.

Berikut narasi lengkapnya:
“BSSN sudah ditunjuk oleh Jokowi,
Mulai besok dan seterusnya silahkan lanjutkan pembahasan ini di media sosial,
Semua aktivitas ponsel dimonitor 100% ,,,
Waspadalah terhadap hukum dan mereka yang dengan sengaja melakukan kesalahan dengan mengeluh,
Hati-hati ,,, "

Lalu, apakah benar semua aktivitas telepon dan media sosial dipantau oleh BSSN?

Tangkapan layar telepon penyadapan penipuan BSSN dan aktivitas media sosial (Facebook)

Penjelasan:

Berdasarkan pantauan ANTARA, berita terkait penyadapan informasi telepon dan media sosial oleh salah satu instansi pemerintah sebenarnya sudah beredar sejak 2018. Penuturan ini juga terulang pada 2019, lalu muncul kembali pada Oktober 2020.

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan informasi yang ditampilkan setiap tahunnya. Berikut contoh narasi yang muncul di tahun 2019:

Cuplikan layar aktivitas penyadapan telepon dan media sosial BSSN di tahun 2019 (Facebook)

Dalam laporan "Cyber ​​Agency Bantah Memantau Telepon dan Konten Media Sosial Komunitas" oleh Aktual.com, BSSN menjelaskan bahwa badan tersebut tidak bertugas memantau aktivitas ponsel dan konten media sosial.

Lembaga negara yang berdiri tahun 2017 ini memiliki fungsi menangani keamanan siber dan jejaring di tingkat menteri dan lembaga pemerintah, kata juru bicara BSSN Anton Setiawan saat itu.

"Saya konfirmasi sekali lagi bahwa ini hoax, tidak benar," kata anton.

Pakar dunia maya Ruby Alamsyah, dalam berita "Mengurai Tugas Pokok Badan Siber dan Sandi Negara" juga menjelaskan target BSSN adalah mengkoordinasikan lembaga-lembaga infrastruktur IT (teknologi informasi) kritis, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri. , dan Kementerian Komunikasi.

Baca:  Wakil Gubernur Papua mengukuhkan Leonard J Sawerdani sebagai Wakil Bupati Sarmi

Menurut dia, kementerian tersebut memiliki data riil tentang masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, BSSN dibuat untuk menjaga keamanan data dari peretasan.

Klaim: Kegiatan telepon dan media sosial dipantau oleh BSSN
Peringkat: Salah / Disinformasi

Baca juga: BSSN memastikan tidak ada kebocoran data pasien COVID-19

Baca juga: BSSN: Keamanan siber Indonesia meningkat pada tahun 2020

Baca juga: BSSN meluncurkan Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional di Bandung

Reporter: Tim JACX
Editor: Imam Santoso
HAK CIPTA © ANTARA 2020