Ciptakan bupati yang berintegritas dengan menjadi pemilih yang cerdas

Wujudkan kepala daerah berintegritas dengan menjadi pemilih cerdas

Jakarta (ANTARA) – Pemilihan serentak (Pilkada) 2020 tinggal beberapa hari lagi. Sebanyak 22 pasang gubernur dan wakil gubernur, 570 pasang bupati dan bupati, serta 95 pasang walikota dan wakil walikota akan bersaing di sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia.

Sebanyak 100.359.152 orang terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagaimana ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Tentunya para pemilih ini harus lebih berhati-hati dalam menentukan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan dipilih.

Jangan sampai calon terpilih kurang berintegritas dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Banyak pemberitaan di media nasional tentang kepala daerah yang terlibat kasus hukum, khususnya korupsi.

Baru-baru ini, kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Laut Wenny Bukamo. Pria yang mulai menjabat sebagai Bupati Banggai Laut pada 17 Februari 2016 itu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (3/12), terkait kasus korupsi pengadaan barang atau jasa di Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan data KPK, sejak 2004 hingga Mei 2020, 21 gubernur dan 122 bupati / walikota serta wakil menteri terlibat dalam kasus korupsi yang ditangani KPK. Kasus ini tersebar di 27 provinsi di Tanah Air.

Data itu pasti menyedihkan. Namun, tidak dapat dihindari untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas melalui kontes pemilu
tidak ditutup sama sekali. Cita-cita ini harus tetap hidup, setidaknya jika pesta demokrasi berlangsung pada 9 Desember 2020.

Baca juga: KPK Tunjukkan Suap Bupati Banggai Laut demi Pilkada

Mulai dari pemilihan

Harapan untuk mendapatkan pemimpin yang berintegritas bisa dimulai dari proses seleksi. Praktik-praktik "ilegal", seperti politik uang dan kampanye negatif, yang hampir selalu menjadi ciri khas setiap pemilu, harus dihilangkan. Jika tidak, ini bisa menjadi benih pemerintahan yang korup.

Direktur Peraturan Daerah Otonomi Khusus Kementerian Dalam Negeri Andi Bataralifu tidak memungkiri mahalnya biaya pemilihan bupati menjadi salah satu pendorong bupati terpilih melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk korupsi.

Mereka membuat kebijakan yang bertujuan mencari keuntungan sendiri untuk menggantikan pengeluaran pada pemilu sebelumnya yang menyusul. Akibatnya, urusan perizinan, pergantian jabatan, dan penyusunan anggaran kerap kisruh.

“Biaya pemilu yang cukup mahal bisa memicu munculnya money politic yang berimplikasi pada kasus hukum. Dari tahun 2005 hingga 2020, 457 kepala daerah dan wakil kepala daerah terkena kasus hukum dan kasus korupsi terbanyak ada,” katanya. kata Andi dalam webinar Persiapan Pemilu. Integrity 2020, beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, kebersihan proses pemilu sangat penting untuk dijaga dengan harapan melahirkan pemerintahan yang bermoral.

Harapannya, pilkada bisa lebih baik dan pilkada bisa menghadirkan bupati dan wakil bupati yang bermoral, berintegritas, berkompeten, dan membawa kecamatan pada cita-cita yang dicita-citakan, ”ujarnya.

Menurut Andi, harga yang harus dibayar terlalu besar karena pemilu tidak berintegritas. Tidak hanya menciptakan pemerintahan yang tidak profesional, tetapi juga mewujudkan pelimpahan dari pemerintahan itu sendiri. Pada akhirnya bisa memicu ketidakstabilan politik.

Baca juga: Kemendagri: Pilkada Langsung Mahal, Pembangunan Daerah Belum Optimal

Pagar disiapkan KPU

Sebagai penyelenggara, sudah sepantasnya KPU Indonesia menyiapkan sejumlah aturan yang bisa menciptakan pemimpin yang berintegritas. Dalam webinar tersebut, Komisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan bahwa terdapat seperangkat regulasi yang telah dibuat dan diimplementasikan dalam pengaturan pilkada di Indonesia.

Baca:  Ketika komunikasi Istana diuji oleh Pandemi (Bagian 2 dari 2)

Misalnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 7 ayat 2 huruf g sampai k terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah.

Mereka mungkin tidak dihukum dan hak pilihnya tidak akan dicabut. Jika dia mantan narapidana, dia harus mengumumkannya kepada publik.

“Kemudian dia tidak pernah melakukan perbuatan yang memalukan, menyerahkan daftar kekayaan pribadi, saat ini tidak memiliki kewajiban utang yang merugikan keuangan negara, tidak dinyatakan pailit, memiliki NPWP dan laporan pajak orang pribadi,” kata Ilham.

Hal ini menjadi filter awal oleh KPU untuk mencetak pemimpin yang berintegritas. Upaya ini diperkuat dengan mewajibkan calon kepala daerah menandatangani perjanjian integritas.

“KPU mendorong peserta pemilu memiliki integritas, tidak melakukan politik uang, berkampanye dengan baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Kami juga mendorong peserta pemilu terbuka dengan aliran dana kampanye,” ujarnya.

Namun, ia menekankan bahwa masyarakat juga harus berperan. Segala upaya yang dilakukan KPU harus didukung oleh pemilih yang rasional. Orang diminta menjadi pemilih yang rasional, bukan transaksional, untuk menentukan pemimpin terbaik.

Jadilah pemilih yang bijak

Pada akhirnya, pemilih rasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pemimpin yang berintegritas. Para pemilih diharapkan mampu memilih calon bupati secara cerdas dan rasional.

Pemilih harus bisa melihat calon bupati mana yang bisa dipercaya dan memiliki visi misi yang baik terutama komitmen pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Tak kalah pentingnya, pemilih juga harus berani dan tegas menolak tawaran materiil atau janji pasangan calon bupati dalam rangka "membeli" suara.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan ada sembilan kriteria calon bupati yang berintegritas. Pertama, tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi, tidak melakukan politik uang, dan berkinerja baik dalam mendukung pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, calon di daerah ini taat melaporkan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan menolak coretan, mempunyai visi, program misi yang mencerminkan semangat antikorupsi, peduli pemilih, rakyat, dan adil.

Calon Camat juga terhindar dari benturan kepentingan seperti kolusi dan nepotisme, memiliki gaya hidup sederhana, melayani, menyelesaikan sendiri, serta berani dan bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan demi integritas.

“Mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi seluruh masyarakat saat berada di ruang voting,” kata Lili dalam webinar.

Kesembilan kriteria tersebut dapat dijadikan acuan pemilih untuk menentukan pilihan sebelum memberikan suara. Memang sulit menemukan calon bupati yang memiliki kriteria seperti itu, namun bukan tidak mungkin juga.

Kecerdasan dan rasional para pemilih dalam menentukan calon bupati yang akan dilantik pada Pilkada 2020 akan menjadi penentu utama lahir atau tidaknya seorang pemimpin yang berintegritas.

Baca juga: KPU bekerja sama dengan MUI dorong masyarakat menjadi pemilih cerdas di Pemilu 2020

Oleh Fathur Rochman
Editor: Joko Susilo
HAK CIPTA © ANTARA 2020