DKPP-Unima menandatangani MoU tentang penguatan demokrasi dan integritas pemilu

Merupakan suatu kehormatan dan apresiasi bagi universitas di Sulawesi Utara

Manado (ANTARA) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Negeri Manado (Unima), Sulawesi Utara (Sulut) sepakat menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama untuk memperkuat demokrasi dan integritas pemilu Indonesia.

“Ini suatu kehormatan dan apresiasi bagi perguruan tinggi di Sulut yang diajak bekerja sama,” kata Gubernur Sulut Agus Fatoni, saat menghadiri penandatanganan MoU dan kesepakatan kerjasama, di Unima-Tondano, Senin.

Menurut Gubernur, praktik demokrasi dalam pilkada dan pilkada tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga seluruh warga negara.

Oleh karena itu, Kepala Balitbang Kemendagri menilai keterlibatan perguruan tinggi sangat penting, karena dari aspek sumber daya sangat siap untuk mendukung penguatan demokrasi dan keutuhan penyelenggaraan Pilkada dan Pilkada.

“Mudah-mudahan dengan keterlibatan sivitas akademika ini bisa semakin memperkuat pelaksanaan pilkada dan pilkada, sehingga bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Baca juga: Plt Gubernur Sulut: Memastikan Pilkada Berjalan Lancar

Fatoni juga mengapresiasi seluruh perguruan tinggi yang terus bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, baik dalam kegiatan demokrasi maupun dalam kegiatan lainnya termasuk sosialisasi kebijakan pemerintah.

“Mudah-mudahan kerja sama ini bisa semakin memperkuat kualitas pemilu yang demokratis, dan tentunya ini semua akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota DKPP RI Alfitra Salam menuturkan sejarah demokrasi politik berasal dari Minahasa.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, di Minahasa terdapat demokrasi yang cukup baik, sehingga dapat diasumsikan bahwa pintu masuk demokrasi ada di Minahasa.

“Unima dipilih agar bersama-sama bisa menghadirkan kualitas dan pentingnya DKPP dan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Tugas DKPP, lanjutnya, menjaga kehormatan penyelenggara pemilu, sehingga tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap KPU dan Bawaslu.

Baca:  Megawati mengancam akan memecat kader yang melakukan kekerasan terhadap perempuan

“Semoga kerjasama ini bisa membuahkan hasil dan bisa menjadi pionir dan garda depan dalam meningkatkan harkat dan martabat penyelenggara pemilu,” imbuhnya.
Baca juga: Gubernur Sulawesi Utara: Pilkada memutus rantai distribusi COVID-19

Reporter: Karel Alexander Polakit
Editor: Budisantoso Budiman
HAK CIPTA © ANTARA 2020