DPR: Membatasi akses ke orang asing harus menjadi bagian dari operasi COVID-19

DPR: Penutupan akses masuk WNA harus jadi bagian penanganan COVID-19

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan kebijakan penutupan akses warga negara asing (WNA) harus menjadi bagian dari kebijakan yang komprehensif untuk menghadapi wabah COVID-19 di Indonesia.

Menurutnya, jangan hanya menutup masuknya WNA untuk sementara waktu, sedangkan di dalam negeri belum ada kebijakan yang memadai untuk menangani COVID-19.

Baca juga: Indonesia menutup pintunya untuk orang asing dari semua negara mulai 1 Januari 2021

“Saat ini, masyarakat seolah dibiarkan berjuang melawan pandemi secara individu, sedangkan yang kuat bisa tetap sehat, yang lemah akan jatuh sakit. Meski jumlah tempat tidur dan ruang isolasi penanganan COVID-19 di berbagai daerah sudah melebihi kemampuannya, pemerintah butuh lebih. taktik menghadapi wabah itu, "kata Sukamta di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, dalam situasi darurat wabah COVID-19, Anda tidak perlu menunggu hingga 1 Januari 2021 untuk menutup akses WNA ke Indonesia. Ia khawatir akan ada orang asing, terutama dari Eropa, Amerika dan Asia yang akan menghindari "dikurung" di musim dingin.

Baca juga: MPR: Kebijakan pelarangan masuknya orang asing harus diikuti penerapan yang tegas

“Beberapa hari kemudian sangat beresiko bagi WNA yang berpotensi terjangkit varian baru COVID-19. Pemerintah harus memperhatikan awal-awal kejadian COVID-19 yang masuk ke Indonesia, karena lalai dalam memberlakukan pembatasan masuk ke Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Sukamta mengatakan pemerintah harus menilai sepenuhnya apa yang telah dilakukan dalam menangani wabah selama 10 bulan, setelah itu langkah yang lebih efektif akan diambil untuk mengatasinya.

Politisi UKM mengkritisi langkah pemerintah dalam mengatasi wabah COVID-19 karena penambahan kasus harian tidak berkurang tapi terus meningkat.

Baca juga: DPR: Kebijakan pemerintah yang tepat menutup pintu bagi orang asing

“Saat ini pengiriman tidak lagi antar WNI yang bepergian ke luar kota tapi sudah masuk jenjang antar anggota keluarga. Terkait varian baru ini tidak hanya kabar dari luar negeri saja, tapi ada pakar dari UGM yang mengatakan sudah ada di Indonesia lebih baik. “Kalau pemerintah transparan, rakyat, sehingga semua bisa ikut antisipasi,” ujarnya.

Baca:  Kandidat Bupati Pilgub Sumbar 2020 mengungkap arti nomor urut mereka

Reporter: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
HAK CIPTA © ANTARA 2020