DPRD Lebak mendesak Jokowi-Ma'ruf mencabut moratorium pembangunan daerah

DPRD Lebak desak Jokowi-Ma

“Kami optimistis Kabupaten Cilangkahan dipisahkan dari Kabupaten Lebak menjadi mandiri dan tidak membebani pemerintah pusat,” ujarnya.

Lebak (ANTARA) – Anggota DPRD Kabupaten Lebak, Musa Weliansyah, mendesak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin untuk mencabut moratorium atau menghentikan sementara pembangunan daerah demi pembangunan yang adil untuk mengatasi perbedaan sosial dan kemiskinan.

“Kami berharap pencabutan moratorium pembangunan daerah segera terwujud,” kata Musa menanggapi kepemimpinan Presiden Jokowi dan wakilnya KH Ma'ruf Amin selama setahun di Lebak, Senin.

Pencabutan moratorium pembangunan daerah dimaksudkan untuk pembangunan yang adil guna mengatasi perbedaan sosial dan semakin berubah menjadi lebih baik.

Selama ini masyarakat Cilangkahan yang termasuk 10 kecamatan di wilayah ini ingin menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).

Pembagian wilayah Cilangkahan menjadi kecamatan tersendiri dari Kabupaten Lebak bisa dilakukan dari segi jumlah penduduk, sumber pendapatan daerah hingga luas wilayah. Karena itu, pihaknya berharap Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin bisa mencabut moratorium pembangunan daerah sehingga Cilangkahan lepas dari Kabupaten Lebak.

“Kami yakin pemekaran daerah bisa mempercepat pengurangan ketimpangan sosial, pengangguran dan kemiskinan,” kata politisi PPP Lebak.

Ia mengatakan, pemekaran kawasan ini tentu saja dirasakan oleh masyarakat seiring dengan laju perekonomian daerah yang cenderung meningkat.

Selain itu, Kabupaten Cilangkahan memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah baik dari sektor pariwisata, perkebunan, pertanian dan pertambangan pesisir.

Potensi sumber daya alam tentunya akan meningkatkan sumber pendapatan kabupaten serta kesejahteraan masyarakat sehingga pemerataan pembangunan lebih cepat.

“Kami minta Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin segera mempertimbangkan DOB Cilangkahan sebagai kabupaten,” terangnya.

Menurut dia, perluasan DOB untuk fasilitas pelayanan pemerintah karena warga Cilangkahan yang meliputi Kecamatan Banjarsari, Malingping, Cijaku, Cigemblong, Wanasalam, Panggarangan, Cihara, Bayah, Cibeber dan Cilograng sangat jauh untuk menuju Rangkasbitung sebagai ibu kota Kabupaten Lebak.

Baca:  Ahli: Pasangan calon bupati harus memberikan contoh protokol kesehatan

Padahal, jarak Rangkasbitung-Warunggunung-Gunungkencana ke Malingping memakan waktu dua jam dan hampir setiap minggu terjadi kecelakaan di jalan raya.

Ironisnya, kata dia, masyarakat yang menjadi korban kecelakaan akan mengurus administrasi pembuatan KTP dan KK. Selain itu, masyarakat termiskin di Cilangkahan yang mendapat kartu penerima bantuan sosial (KPM) terbesar mencapai 60.000 dari 110.489 jiwa.

Alasan tingginya jumlah penduduk miskin yang disebabkan minimnya lapangan kerja juga pintu masuk yang masih dalam kondisi buruk sehingga pertumbuhan ekonomi tidak begitu cepat.

“Kami optimistis Kabupaten Cilangkahan dipisahkan dari Kabupaten Lebak menjadi mandiri dan tidak membebani pemerintah pusat,” ujarnya.

Reporter: Mansyur Suryana
Editor: Rolex Malaha
HAK CIPTA © ANTARA 2020