Dua tokoh pesantren memperjuangkan dukungan besar-besaran dalam Pilkada Sumenep

Dua tokoh pesantren berebut dukungan massa di Pilkada Sumenep

Sumenep (ANTARA) – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sumenep akan segera dilaksanakan, dan berbagai persiapan penyelenggaraan partai demokrasi di wilayah paling timur Pulau Madura telah dilakukan, mulai dari sosialisasi waktu pelaksanaan, pendataan, pencocokan, dan penelitian calon. pemilih.

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu dari 270 daerah di Indonesia yang akan menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Sementara di Jawa Timur, Kabupaten Sumenep tercatat sebagai salah satu dari 19 kabupaten / kota yang akan menggelar Pilkada 2020. Daerah lainnya adalah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Gresik, Jember, Kabupaten Kediri, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Lamongan, Malang. . Kabupaten Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban.

Menurut Komisioner KPU Sumenep Rafiqi, karena pelaksanaan pilkada saat wabah Corona, prosedur pelaksanaan di setiap tahapan pemilu harus sesuai dengan protokol kesehatan.

“Untuk itu, kami mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp3,4 miliar untuk memenuhi berbagai persyaratan protokol kesehatan,” kata Rafiqi.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Pemerintahan Kabupaten Sumenep, seluruh pilkada / pilkada harus memenuhi ketentuan penyelenggaraan protokol kesehatan. Seperti memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Baca juga: Pertarungan dua partai besar memperebutkan kursi bupati di Pilkada Kabupaten Malang

Baca juga: Pemilu 2020 di bawah bayang-bayang Corona

Pendataan KPU Sumenep menyebutkan, dibutuhkan 24.763 alat pelindung diri (APD) untuk mendukung pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020, dan angka tersebut sesuai dengan jumlah penyelenggara pemilu di Kabupaten Sumenep.

“Saat ini semua persyaratan APD termasuk persyaratan lainnya sesuai dengan protokol kesehatan sudah siap, tinggal kita perlu fokus ke jenjang selanjutnya,” jelasnya.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Panggung, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota tahun 2020, pendaftaran calon pasangan kandidat dari 4 hingga 6 September 2020.

Sejak 26 Agustus 2020, KPU Sumenep telah mengumumkan kepada publik dan pengurus partai politik tentang ketentuan ini.

Menurut Komisioner KPU Sumenep Rafiqi, secara umum ada dua hal yang harus diperhatikan oleh setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ingin mendaftar pemilu serentak 2020, yakni syarat pencalonan dan syarat bakal calon.

“Yang dimaksud dengan persyaratan calon terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon. Sedangkan persyaratan pencalonan terkait dengan rekomendasi dari parpol pendukung,” jelasnya.

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi sesuai ketentuan antara lain surat keterangan polisi (SKCK) sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 42 ayat (1) huruf h huruf c.

SKCK adalah syarat untuk menjelaskan bahwa calon bupati tidak pernah melakukan perbuatan yang memalukan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf j PKPU Nomor 1 Tahun 2020. Calon bupati yang berkuasa harus mengambil cuti bebas sejak 26 September 2020.

Calon bupati yang berkuasa juga harus menyerahkan pernyataan tertulis tentang kesiapan cuti di luar tanggung jawab negara selama masa kampanye. “Selain itu mereka juga harus memiliki surat keterangan sehat, baik jasmani maupun rohani,” kata Rafiqi.

Beberapa kandidat

Pasangan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah dan Fattah Jasin-Ali Fikri Warits merupakan dua calon bupati dan wakil bupati yang dipastikan akan memperebutkan dukungan masyarakat dalam pesta demokrasi yang akan digelar pada 9 Desember 2020 itu.

Achmad Fauzi-Dewi Khalifah (Fauzi-Eva) menyatakan telah mencalonkan diri untuk Pilkada Sumenep 2020. Pasangan ini mendapat dukungan dari lima partai politik, yakni Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), Parti Keadilan Sejahtera (PKS), Parti Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra dan Partai Bulan Sabit (PBB).

Baca juga: Perjuangan pendatang baru merasakan Pilkada Tuban Lama 2020

Baca juga: Pemilu Ngawi berpeluang melawan kotak kosong

Sedangkan Fattah Jasin-Ali Fikri Warits diusung enam parpol, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demorate, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Hanura, dan Partai Golkar.

Calon Bupati Achmad Fauzi adalah petahana, karena saat ini menjabat Wakil Bupati Sumenep, sedangkan Fattah Jasin adalah pejabat aktif yaitu sebagai Ketua Bakorwil IV Pamekasan.

Cawabup Dewi Khalifah sebenarnya adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Kabupaten Sumenep, namun saran dari pihak manajemen justru mendukung pasangan Fattah Jatim-Ali Fikri, bukan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah.

Calon wakil bupati dari dua pasangan berlatar belakang Pondok Pesantren. Dewi Khalifah terkenal di kalangan masyarakat Sumenep sebagai aktivis Muslim NU, sedangkan Ali Fikri adalah anggota keluarga dari Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep, putra tokoh PPP Sumenep (Alm) KH Warits Ilyas.

Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Hannan menilai jika berdasarkan kekuatan parpol (parpol) yang mendatangkan calon masing-masing dari kubu masing-masing, konstelasi politik di Sumenep pasti bisa berjalan kuat dan ketat. Apalagi, kedua benteng ini mendapat dukungan berimbang dari parpol.

Baca:  Kasad: 113 petugas Secapa AD sudah mendonorkan plasma darah

Memang, lanjut Hannan, dengan memperhitungkan penguasaan di tingkat parlemen, pasangan calon Fattah Jasin-Ali Fikri lebih unggul dari pasangan calon Achmad Fauzi-Dewi Khalifah.

Fattah-Fikri didukung oleh parpol dengan 30 kursi di parlemen, yakni 10 kursi PKB, 7 kursi PPP, 7 kursi Demokrat, 3 kursi NasDem, dan 3 kursi Hanura. Sedangkan Fauzi-Eva didukung partai dengan 20 kursi parlemen, Partai Gerindra 6 kursi, PAN 6 kursi, PDIP 5 kursi, UKM 2 kursi, dan PBB 1 kursi.

Karenanya, berdasarkan perhitungan kekuatan dari segi jumlah delegasi di legislatif, Fattah-Ali Fikri lebih kuat dari Fauzi-Eva. Fattah-Fikri memiliki 10 kursi di depan Fauzi-Eva.

“Hanya perlu digarisbawahi di sini bahwa dalam peredaran kepemimpinan di Madura termasuk di Sumenep, kekuatan parpol di kursi parlemen bukan satu-satunya variabel yang menentukan,” kata Hannan.

Alumni Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) ini lebih lanjut menuturkan, ada hal lain yang tak kalah penting dalam kancah politik memperjuangkan kepercayaan masyarakat, yakni modal sosial keagamaan.

Latar belakang pasangan calon (paslon) yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan struktur keagamaan, kata pesantren, menurut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan Bangkalan, juga menjadi salah satu variabel yang menentukan arah politik di Sumenep.

Baca juga: Mengukur Peluang "head to head" di Pilkada Jember

Baca juga: PDIP akhirnya mendatangkan mantan Wakil Kapolri dalam Pilkada Kaltara

Dan yang menarik, kedua kubu ini difaktorkan oleh tokoh pesantren. Ada Nyai Eva sebagai perwakilan politik umat Islam NU yang juga berasal dari Pesantren Aqidah Usmuni Sumenep, sehingga ada nama “Kiai Fikri” yang berasal dari nama pesantren berpengaruh yaitu Annuqayah, "kata Hannan. .

Jadi, lanjut dosen ilmu politik dan sosiologi di IAIN Madura ini, jika merefleksikan bacaan ini dipastikan peta persaingan politik di tingkat kabupaten Sumenep akan berjalan ketat.

"Kami akan melihat seberapa baik kedua benteng ini berhasil meyakinkan dan menarik orang pemilih untuk meningkatkan popularitas dan pilihan mereka. Karena masih banyak waktu untuk menuju ke sana, situasi ke depan akan tetap dinamis dan lancar. "

Dalam berbagai kesempatan, baik Achmad Fauzi maupun Fattah Jasin mengaku optimistis bisa mendapat dukungan masyarakat untuk memimpin Kabupaten Sumenep pada Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

Fauzi, misalnya, berdasarkan calon wakil bupati yang akan mendampingi Sumenep, yakni dewi khalifah. Pada tiga Pemilu sebelumnya, terbukti basis dukungan massa kepada Khalifah Dewi sangat kuat dan cenderung kuat.

Pada Pemilu 2015 saat Achmad Fauzi maju mendampingi Busro Karim sebagai wakil bupati, Dewi Khalifah atau (Nyai Eva) menjadi pesaingnya.

Saat itu, Nyai Eva menjadi Cawabup Zainal Abidin yang hanya kalah dari pasangan Busyro Karim-Ahmad Fauzi. Suara yang diperoleh hanya sekitar 10.108 suara dari Busyro-Fauzi.

Begitu pula dalam Sumenep Pilkada 2010, saat itu Nyai Eva menjadi Cawabup Azasi Hasan. Prinsip Hasan-Dewi Khalifah kalah selisih 1 persen dari pasangan Busyro Karim-Sungkono Sidik. Selisihnya sekitar 10.000 suara, tidak jauh berbeda dengan selisih suara pada Pemilu 2015.

Pasangan Assifa (Azasi Hasan-Dewi Khalifah) memperoleh 231.250 suara (48,90 persen) dan pasangan Abussidik (A. Busyro Karim-Sungkono Sidik) memperoleh 241.622 suara (51,10 persen) atau selisih hanya 10.000 suara.

Pada putaran kedua, Assifa tidak didukung oleh kekuatan yang besar, hanya PKNU, PBB dan didukung oleh kekuatan tokoh desa (lokal). Sedangkan Abussidik di putaran kedua didukung oleh PDIP, PKB, Golkar, PAN, Demokrat, dan lainnya yang tergabung di putaran kedua.

Saat itu, Abussidik juga didukung tokoh-tokoh kuat dari politisi PDIP MH Said Abdullah, Malik Effendi (tersingkir babak pertama), Bambang Mursalin (babak pertama tersingkir) dan tokoh-tokoh besar lainnya. Namun, Assifa masih mampu bertarung dan hanya kalah 1 persen.

Fakta tersebut menjadi pertimbangan dan kepercayaan para pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Achmad Fauzi-Dewi Khalifah yang bisa memenangkan pemilihan pada 9 Desember 2020.

Namun kubu Fattah Jasin-Ali Fikri justru sebaliknya. Kekuatan sosok pesantren ternama di Sumenep yaitu Annuqayah akan menarik perhatian masyarakat di Sumenep, apalagi sosok ini dikenal memiliki basis massa yang kuat, baik di darat maupun di pulau.

Selain itu, optimisme dukungan pasangan juga muncul, setelah Hanura memberikan dukungan kepada Fattah-Fikri, bukan kepada Ketua DPC Hanura, Dewi Khalifah yang kini juga berpasangan dengan Achmad Fauzi.

Baca juga: Lihat Peta Pilkada Banyuwangi 2020

Baca juga: Di Jawa Timur juga ada politik keluarga yang kental di Pilkada

Reporter: Abd Aziz
Editor: Chandra Hamdani Noor
HAK CIPTA © ANTARA 2020