IPDN menugaskan 862 personel kunci untuk memantau pemilu secara bersamaan

IPDN terjunkan 862 praja utama untuk monitoring Pilkada Serentak

Jika hasilnya negatif, barulah mereka bisa cuti di provinsi masing-masing

Sumedang (ANTARA) – Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) mengerahkan 862 personel kunci untuk memantau penyelenggaraan Pilkada serentak provinsi dan kota / kabupaten di Indonesia yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020.

“Untuk melihat situasi dan situasi empiris serta kajian akademis di lapangan, kami menugaskan personel kunci untuk melanjutkan ke lapangan. Kami menugaskan 862 PNS kunci dengan rata-rata tiga PNS di sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten,” kata Rektor IPDN Hadi Prabowo melalui siaran pers di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu.

Ia mengatakan, IPDN merupakan perguruan tinggi resmi di bawah Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tambahan tugas akademik untuk memantau penyelenggaraan Pilkada serentak di sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten pada 9 Desember 2020.

Semua walikota atau PNS yang pada akhir semester, kata dia, terlebih dahulu mendapat pelatihan khusus untuk menjalankan tugasnya memantau tingkat pemilihan kabupaten di provinsi masing-masing.

“Kami (IPDN) melalui satgas utama berinisiatif membantu pemerintah memantau pelaksanaan pilkada di seluruh daerah, apakah seluruh tahapan pelaksanaan pilkada dari tahap kampanye hingga kondisi di TPS sudah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah atau belum, "dia berkata. Ayolah.

Baca juga: Rektor IPDN: UU Ketenagakerjaan adalah bagian dari upaya pemberantasan korupsi

Baca juga: Mendagri: IPDN harus menghasilkan lulusan dengan skill TIK

Apalagi, pemilu kali ini, kata dia, berbeda dengan pemilu sebelumnya yang digelar di tengah wabah COVID-19 yang wajib menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah wabah COVID-19.

“Khususnya terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19, jadi kami ingin memastikan pelaksanaan pilkada ini tidak akan membuat cluster COVID-19 baru,” kata Rektor.

Baca:  Danrem ingatkan makna tindakan "lone wolf" yang berujung terorisme

Dikatakannya, yang bertugas mengawal pemilu tersebut merupakan bagian dari 6.266 IPDN Praja Praja, Nindya Praja, Madya Praja dan Muda Praja praja bersamaan dengan libur kuliah.

Mereka yang ingin keluar atau memantau pemilu, kata Hadi, telah menjalani tes kesehatan seperti sapu untuk memastikan tidak terpapar wabah COVID-19.

“Kalau hasilnya negatif bisa cuti di provinsi masing-masing,” ujarnya.

Ditambahkannya, selain melakukan pemantauan, PNS juga menyebarkan kuesioner yang akan dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.

“Kuisioner dan semua dokumen tersebut setelah terkumpul akan diserahkan ke Sekretariat Pemantauan Pemilu IPDN,” ujarnya.

Baca juga: Mendagri: IPDN Praja Lakukan Kekerasan dan Hukuman Berat

Reporter: Feri Bulan Purnama
Editor: Chandra Hamdani Noor
HAK CIPTA © ANTARA 2020