Kemarin, ada tujuh perubahan UU Ketenagakerjaan tentang mutasi TNI

Kemarin, tujuh perubahan UU Tenaga Kerja hingga mutasi TNI

Jakarta (ANTARA) –

Sejumlah berita politik pada Sabtu (26/9) yang masih layak dan menarik untuk dibaca kembali, dari pemerintah menyampaikan tujuh butir amandemen UU Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja hingga pertukaran petinggi TNI.

Berikut ringkasan beritanya:

1. Pemerintah mengajukan 7 butir amandemen UU Ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker

Jakarta (ANTARA) – Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian yang mewakili Pemerintah, Elen Setiadi mengatakan, ada tujuh poin terkait amandemen Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Omnibus Copyright Act (Ciptaker).

Salah satu poinnya, menurut dia, terkait program Jaminan Kerugian Kerja (JKP) yang belum diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan sangat dibutuhkan saat terjadi pandemi COVID-19.

2. Kasad memeriksa perumahan tentara di Yogyakarta

Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sedang mengkaji proses pembangunan sarana prasarana dan barak perumahan bagi prajurit yang sebelumnya tidak layak huni di Yonif 403 / Wirasada Pratista, Yogyakarta.

“Rumah yang nyaman akan menjadi tempat terbaik bagi TNI untuk beristirahat setelah lelah bertugas, serta keluarganya,” kata Kasad dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.

3. Panglima TNI telah mengganti 56 perwira tinggi

Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto SIP. berganti posisi di TNI, kali ini sebanyak 56 perwira senior tiga dimensi, baik Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

Siaran pers Pusat Penerangan TNI yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan bahwa pergantian perwira tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pengembangan karir serta optimalisasi pelaksanaan tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis.

4. Ketua Golkar Tegal ditegur karena melalaikan tata tertib kesehatan

Baca:  Demokrat beralih ke pemilu di Bulukumba

Semarang (ANTARA) – Wasmad Edi, Ketua Umum DPD Partai Karongan Golongan, Kota Tegal, mendapat teguran keras dari pimpinan DPD Golkar Jawa Tengah karena mengabaikan pelaksanaan protokol kesehatan.

Peringatan ini muncul saat Wasmad Edi menggelar pesta meriah dengan menggelar konser musik dangdut yang dihadiri ribuan orang pada Rabu (23/9).

5. Sahroni: Pegawai KPK yang mengundurkan diri itu normal

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi III DPR dari Partai Nasdem Ahmad Sahroni menilai KPK adalah lembaga pemerintah, sehingga pengunduran diri pegawai dari lembaga antikorupsi merupakan hal yang lumrah dan lumrah.

“Kemajuan atau penarikan tenaga kerja di suatu lembaga sebenarnya wajar. Jika memang ada sebagian orang di suatu lembaga yang merasa sudah tidak layak lagi bekerja di sana, maka secara hukum bisa mengundurkan diri," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Reporter: Syaiful Hakim
Editor: Bambang Sutopo Hadi
HAK CIPTA © ANTARA 2020