Kemarin, Amien Rais membentuk partai politik hingga pemilu 2020 diundur

Kemarin, Amien Rais bentuk parpol hingga penundaan Pilkada 2020

Jakarta (ANTARA) –

Beberapa berita politik pada Jumat (11/9) yang masih layak dan menarik untuk dibaca kembali, mulai dari Amien Rais yang akan membentuk parpol baru hingga permintaan penundaan pemilu serentak 2020.

Berikut ringkasan berita yang masih menarik untuk dibaca kembali:

1. Amien Rais akan membuat partai politik baru

Jakarta (ANTARA) – Politisi senior Amien Rais mengumumkan rencana pembentukan partai baru bersama beberapa rekannya dengan prinsip partai Islam rahmatan lil & # 39; alamin atau Islam sebagai rahmat bagi alam semesta.

"Saya dan beberapa teman dari berbagai kalangan sepakat dengan suara bulat untuk segera mengumumkan partai baru," kata Amien dalam akun YouTube yang dipantau, Jumat.

2. Bacawali Surabaya Machfud Arifin mengaku positif COVID-19

Surabaya (ANTARA) – Calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin mengaku positif mengidap COVID-19 sebelum melakukan pendaftaran Peserta Pemilu di KPU Surabaya pada 6 September 2020.

“Pengambilan B1 (Model B.1 KWK untuk Parpol) di Jakarta, saya tidak ikut karena saya urus, supaya tidak terekspos kepada saya, baik dari Partai Demokrat, Golkar, PAN dan PPP,” kata Machfud Arifin saat siaran pers virtual di Surabaya, Jumat.

3. Mahfud MD: Modal kritis penting dalam dunia akademik

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa kritis merupakan aset penting dalam dunia akademik, khususnya mahasiswa.

“UI generasi baru ini, generasi Z, memiliki banyak keunggulan dibanding generasi sebelumnya. Generasi ini memiliki keunggulan multitasking dan merupakan generasi yang sangat kritis,” kata Menko Polhukam di hadapan ribuan mahasiswa baru dari Universitas Indonesia (UI), di Jakarta, Jumat.

Baca:  Kilus NusAntara Malam

4. MPR: Pertimbangkan untuk menunda Pemilu jika kasus COVID-19 terus meningkat

Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai pemerintah dan KPU perlu mempertimbangkan kebijakan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 jika kasus pandemi Covid-19 terus meningkat.

Ia mengimbau pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan KPU, untuk terus memantau dan memantau perkembangan kasus Covid-19 di 45 daerah yang akan menggelar Pilkada namun masuk zona merah, dan daerah lain yang menggelar pilkada di seluruh Indonesia.

5. Anggota Bawaslu menilai penundaan Pemilu 2020 akan menimbulkan masalah

Jakarta (ANTARA) – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 akibat pandemi COVID-19 akan menimbulkan berbagai masalah.

Ia menyebutkan permasalahan yang muncul antara lain dari aspek penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, pengelolaan anggaran dan lain sebagainya.

Reporter: Syaiful Hakim
Editor: Bambang Sutopo Hadi
HAK CIPTA © ANTARA 2020