Jakarta (ANTARA) –

Beberapa berita politik kemarin (Selasa 8/9) menyita perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca lagi, dari Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada tawar-menawar implementasi protokol kesehatan preventif COVID-19 di setiap jenjang Pemilihan Bupati (Pilkada) 2020 alat publik nasional.

Berikut lima berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:

Presiden: Tidak ada konsultasi tentang protokol kesehatan dalam pemilu

Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada tawar-menawar mengenai penerapan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati (Pilkada) 2020, karena keselamatan masyarakat menjadi prioritas.

Mendagri: Penundaan proses hukum disket lokal berdampak lebih positif

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai sikap Mabes Polri yang menunda proses hukum calon kepala daerah (cakada) pada Pilkada 2020 lebih berdampak positif ketimbang negatif, termasuk menghindari anggapan bahwa politik adalah alat politik.

Presiden Jokowi mendukung pemeriksaan BPK dalam menangani COVID-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung pemeriksaan yang akan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan negara yang biasa menangani COVID-19.

Presiden melihat adanya pelanggaran protokol kesehatan dalam pemilu

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah memperhatikan adanya pelanggaran protokol kesehatan oleh sejumlah calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Tjahjo Kumolo meminta ASN tetap netral menjelang Pemilihan Umum 2020

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, Aparatur Negara (ASN) harus menjaga netralitas jelang Pilkada 2020 karena amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Reporter: Boyke Ledy Watra
Editor: Joko Susilo
HAK CIPTA © ANTARA 2020