Kemarin pendeta harus menyapu hingga DPR memeriksa kantor Yosi

Kemarin, bapaslon wajib swab hingga DPR pertanyakan Yosi berkantor

Jakarta (ANTARA) – Beberapa pemberitaan politik kemarin (Rabu 3/9) menyedot perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari KPU hingga mewajibkan pendeta mencantumkan hasil sweep saat pencatatan Pilkada ke DPR meminta Yosi & # 39; Project Pop & # 39; memiliki kantor di Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Berikut lima berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:
KPU mewajibkan kepala negara memasukkan hasil swab saat mendaftar pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, mewajibkan calon pasangan (bapaslon) yang akan mendaftar untuk mengikuti Pilkada serentak tahun 2020 untuk mencantumkan hasil swab exam sebagai salah satu syarat pencalonan.

Cerita lengkapnya disini

PDPP DPP: Wajar kalau proses pengumuman proposal ada perbedaan pendapat

Ketua Divisi Pemenang DPP PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, menilai sudah sepantasnya jika dalam proses pengumuman calon bupati ada perbedaan pendapat.

Cerita lengkapnya disini

Tjahjo: Menjamin pilkada bebas dari radikalisme

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati dalam proses perekrutan dan pemilihan ASN sebagai pejabat daerah, terutama untuk memastikan bebas dari radikalisme.

Cerita lengkapnya disini

Dalam Pilkada Sumbar, Megawati mengaku kesulitan mencari calon pemimpin

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengakui sulitnya mendekati masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) dalam rangka mencari calon pemimpin nasional dari daerah.

Cerita lengkapnya disini

DPR menyerukan kebijakan untuk & # 39; Proyek Pop & # 39; Yosi di Kementerian Komunikasi dan Informasi

Anggota Komisi I DPR Dede Indra Permana meminta dasar penempatan pejabat Herman Josis Mokalu (Yosi) di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Cerita lengkapnya disini

Beberapa berita politik kemarin (Rabu 3/9) menyita perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, mulai dari KPU yang mewajibkan pendeta untuk memasukkan undian saat pendaftaran pemilu ke DPR meminta dasar Yosi 'Project Pop'. yang berkantor di Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Baca:  Setelah mendaftar di KPU, Bobby Nasution berjanji akan melakukan reformasi birokrasi

Berikut lima berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:

KPU mewajibkan kepala negara memasukkan hasil swab saat mendaftar pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, mewajibkan calon pasangan (bapaslon) yang akan mendaftar untuk mengikuti Pilkada serentak tahun 2020 untuk mencantumkan hasil swab exam sebagai salah satu syarat pencalonan.

Cerita lengkapnya disini

PDPP DPP: Wajar kalau proses pengumuman proposal ada perbedaan pendapat

Ketua Divisi Pemenang DPP PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, menilai sudah sepantasnya jika dalam proses pengumuman calon bupati ada perbedaan pendapat.

Cerita lengkapnya disini

Tjahjo: Menjamin pilkada bebas dari radikalisme

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati dalam proses perekrutan dan pemilihan ASN sebagai pejabat daerah, terutama untuk memastikan bebas dari radikalisme.

Ada kabar lengkapnya

Dalam Pilkada Sumbar, Megawati mengaku kesulitan mencari calon pemimpin

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengakui sulitnya mendekati masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) dalam rangka mencari calon pemimpin nasional dari daerah.

Cerita lengkapnya disini

DPR menyerukan kebijakan untuk & # 39; Proyek Pop & # 39; Yosi di Kementerian Komunikasi dan Informasi

Anggota Komisi I DPR Dede Indra Permana meminta dasar penempatan pejabat Herman Josis Mokalu (Yosi) di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Cerita lengkapnya disini

Reporter: Joko Susilo
Editor: Nurul Hayat
HAK CIPTA © ANTARA 2020