Kemarin, persyaratan minimal belum ditetapkan hingga pendataan pemilih di Merapi

Kemarin, minol belum perlu diatur hingga pendataan pemilih di Merapi

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pemberitaan politik pada Jumat (13/11) masih menarik untuk dibaca dan menyita perhatian masyarakat, dimulai dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai minuman beralkohol tidak boleh diatur dalam undang-undang- undang-undang baru sampai KPU Indonesia mengumpulkan data. pemilih di daerah yang terkena letusan Merapi.

Berikut berita lengkapnya.

1. Minuman beralkohol dianggap tidak boleh diatur dalam undang-undang

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai regulasi tentang minuman beralkohol dalam bentuk peraturan perundang-undangan masih belum dibutuhkan sehingga desakan untuk menyusun RUU Larangan Minuman Beralkohol harus dipertimbangkan kembali.

Baca lebih lanjut tentang pandangan Sahroni di sini.

2. Mahfud mengapresiasi TNI yang bergerak cepat dalam kasus Intan Jaya

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengapresiasi ketegasan TNI AD yang telah menetapkan delapan anggota TNI AD sebagai tersangka pembakaran sebuah rumah dinas kesehatan di Kabupaten Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Baca lebih lanjut tentang pernyataan Mahfud MD di sini.

3. Anggota DPR: Rizieq Shihab seharusnya tidak membuat orang

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menyayangkan aktivitas Rizieq Shihab yang kerap membuat masyarakat prihatin dengan peningkatan jumlah kasus COVID-19.

Rizieq Shihab memintanya untuk tidak ingin mengadakan kegiatan yang mengundang banyak orang.

Baca lebih lanjut di sini.

4. KPU diingatkan untuk mengkoordinasikan data yang tidak dilengkapi dengan pencatatan el-KTP

Kementerian Dalam Negeri mengingatkan KPU untuk mengoordinasikan data warga yang belum mendaftarkan KTP elektronik.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Jumat, mengatakan, sebelum merilis data, KPU harus mencocokkan data dengan data dari sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).

Baca:  Akhir hidup pencipta lagu Indonesia Raya

Detail pencatatan data dan data pemilih bisa dibaca di sini.

5. KPU RI melakukan pendataan pemilih di wilayah bencana Merapi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyatakan akan melakukan pendataan pemilih terlebih dahulu, terutama proses pemungutan suara Pilkada 2020 di kawasan letusan Gunung Merapi.

KPU mengaku sudah memantau Kabupaten Boyolali, termasuk pengumpulan surat-surat (TPS) di kabupaten-kabupaten yang rawan erupsi Merapi.

Baca lebih lanjut di sini.

Reporter: Dyah Dwi Astuti
Editor: Nurul Hayat
HAK CIPTA © ANTARA 2020