Ketua KPU menegaskan, selama masa kampanye, sanksi diberikan secara masif

Makassar (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, Arief Budiman menegaskan, untuk tingkat kampanye, pembatasan massa pendukung harus ditegakkan dan penerapan protokol kesehatan merupakan keharusan bagi penyelenggara dan peserta.

Cara kampanyenya sama dengan pilkada sebelumnya. Tapi pelaksanaannya harus menggunakan protokol kesehatan, jadi misalnya ada rapat umum tapi jumlahnya dibatasi maksimal 100 orang, kata Arief saat berkunjung ke kantor KPU Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa.

.Baca juga: KPU: Positif COVID-19 Tak Kurangi Jumlah Calon Peserta Pemilu

Selain itu, rapat terbatas masih tersedia dan dibatasi 50 orang, demikian juga debat calon, dengan jumlah dibatasi 50 orang. Dan yang terpenting harus menerapkan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai topeng, dilarang mars, apalagi melibatkan ribuan orang.

"Jika ada calon yang melakukan itu, Bawaslu akan memantau dan menindak. Kampanye akan berhenti dalam masa tenang, tiga hari sebelum pemungutan suara," katanya.

Saat ditanya apakah pendukungnya memakai simbol seperti topeng calon, dia bilang diizinkan. Pasalnya, sudah menjadi materi kampanye yang sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) seperti kemeja, topi dan lain-lain. Tentang penundaan pilkada di tengah merebaknya COVID-19, katanya, akan terus berlanjut.

Sekarang sudah ditambahkan tiga (materi kampanye), yaitu topeng, pelindung wajah atau pelindung wajah dan pembersih tangan, tolong beri logo. Tapi, saat voting tidak diperbolehkan, kampanye tidak diperbolehkan. Soal pemilu yang ditunda tidak ada, "katanya kepada wartawan.

Secara terpisah, Komisioner KPU Kota Makassar, Endang Sari mengatakan, tahap kampanye akan berlangsung mulai 26 September hingga 6 Desember 2020, setelah penetapan bakal calon pada 23 September, selanjutnya pengambilan gambar nomor urut akan dilakukan pada 24 September 2020.

Baca juga: Anggota KPU memprediksi masa kampanye calon bakal berkurang akibat COVID-19

Tahap selanjutnya, pada 25 September, lanjut Endang, adalah pembagian zona kampanye, kemudian malamnya dibuat pernyataan kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19 untuk semua calon. pemangku kepentingan juga diikuti dengan deklarasi perdamaian politik dan penolakan politik uang.

Baca:  Perkuat strategi kampanye online di Pemilu 2020

"Itu hanya menjadi perhatian kami saat itu pemangku kepentingan kami mengundang mereka yang terlibat dalam pemilihan bupati di Makassar. Dan akan ada kedua komitmen itu, karena kita tahu syarat utama pilkada serentak 9 Desember itu semua harus taat dan taat pada protokol kesehatan, ”ujarnya.

Tak hanya itu, PKPU nomor 10 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Walikota Bersamaan Berlanjut dalam Kondisi Non Bencana Alam COVID-19

Bukan hanya penyelenggara, itu saja pemangku kepentingan terlibat dalam pemilihan serentak. Adapun lokasi pengundian nomor urut, kata Endang, masih akan dibicarakan, karena agenda ini juga bisa menimbulkan banyak orang.

“Soal pencanangan nanti kita cari tempat yang kondusif untuk daerah yang relatif luas, tapi kita akan ikut PKPU dengan maksimal 100 orang yang bisa hadir, termasuk pasangan calon dan timnya tentu akan kita batasi yang hadir, kita undang. “TNI Polri, serta perwakilan dari pihak-pihak terkait. Kami juga mengundang,” ucapnya.

Baca juga: Dewa Kade: KPU Tetap Jamin Hak Pemilih untuk Memilih COVID yang Diduga Positif

Baca juga: KPU merekomendasikan masker dan hand sanitizer sebagai bahan kampanye pemilu

Reporter: M Darwin Fatir
Editor: Nurul Hayat
HAK CIPTA © ANTARA 2020