Ketua KPU menjelaskan aturan pemilihan di TPS selama wabah COVID-19

KPU telah membuat daftar kebutuhan dan 11 jenis logistik yang akan diakuisisi melalui e-katalog.

Jakarta (ANTARA) – Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan aturan yang dibuat partainya saat memberikan suara di TPS pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

“Kami juga akan mengatur kedatangan pemilih agar tidak berkumpul atau berkumpul dalam waktu yang bersamaan,” kata Arief Budiman dalam jumpa pers virtual dari kantor KPU di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Arief usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dengan tema "Kelanjutan Pembahasan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak" melalui konferensi video.

Kemudian gunakan sarung tangan, kemudian lakukan desinfeksi di area TPS, menggunakan pelindung wajah atau pelindung wajah, pakai masker, cek suhu tubuh, dan cuci tangan, "kata Arief.

KPU juga mengatur agar jabat tangan tidak berlangsung pada hari dan jarak pemungutan suara di TPS.

Baca juga: Kampanye terbuka Pemilu 2020 diperbolehkan dari maksimal 100 orang

Baca juga: Ketua KPU: 743 pasangan bakal calon bupati untuk daftar Pemilu 2020

"Di pintu keluar jangan celupkan botol tinta tapi gunakan tetes atau jatuh ke salah satu jari pemilih, ”tambah Arief.

Arief pun meminta kepada penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebelum melaksanakan tugasnya tes cepat.

“Jadi, tentunya yang berorganisasi di TPS tidak terpapar COVID-19,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya juga menyampaikan terkait kesiapan logistik. KPU telah membuat daftar kebutuhan dan 11 jenis logistik untuk pengadaan melalui e-katalog.

“Semoga pola ini dapat menciptakan perputaran logistik yang efektif dan efisien,” kata Arief.

Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 daerah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Awalnya, hari pemilihan adalah 23 September. Namun karena pandemi COVID-19, hari pemungutan suara ditunda hingga 9 Desember 2020.

Baca:  Perludem tidak memiliki posisi hukum dalam gugatan ambang batas parlemen

Reporter: Desca Lidya Natalia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
HAK CIPTA © ANTARA 2020