KPU Riau: Penyimpangan pemilu terjadi di tiga daerah

KPU Riau: Pelanggaran pilkada terjadi di tiga daerah

Pekanbaru (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau menyatakan ada pelanggaran pelaksanaan Pemilu serentak 2020 yang berlangsung di tiga wilayah di Riau, sehingga dimungkinkan dilakukan pemilihan ulang (PSU) di sejumlah TPS.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Ilham Yasir, di Pekanbaru, Kamis, mengatakan, dugaan kasus penyimpangan pemilu sedang diselidiki Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketiga wilayah tersebut antara lain Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu (Inhu) dan Kota Dumai.

Untuk Kabupaten Bengkalis, lanjutnya, Bawaslu setempat telah merekomendasikan PSU di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Bawaslu merekomendasikan tiga, dua di Pinggir (Kabupaten) dan satu di Batin Solapan,” kata Ilham.

Menurut dia, pelanggaran pemilu yang terjadi di Bengkalis berdasarkan laporan Bawaslu adalah adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan menggunakan identitas orang lain untuk memilih di TPS.

“Setelah pencoblosan selesai ditemukan ada pemilih di Pinggir yang tidak terdaftar di DPT dengan menggunakan formulir C pemberitahuan suara milik pihak lain yang digunakan oleh partai terkait untuk memilih di TPS,” ujarnya.

Baca juga: Bawaslu Sumenep merekomendasikan PSU di dua TPS
Baca juga: Situs Bawaslu Makassar Diretas Usai Pilkada
Baca juga: Bawaslu: 43 TPS berpotensi kembali memilih

Kemudian di Batin Solapan terjadi pelanggaran karena ada puluhan pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di TPS lain.

Seharusnya 14 pemilih yang mendaftar di DPT di TPS 004 Simpang Padang sudah memberikan suaranya di TPS 004. Namun, 14 pemilih tersebut malah memberikan suaranya di TPS 005 Simpang Padang. Setelah pemungutan suara selesai sebelum penghitungan, kotak suara di TPS 005 dibuka dan kemudian diambil. "14 surat suara dipindahkan lagi atau dibalik ke TPS 004," katanya.

Baca:  Hendy-Gus Firjaun imbau pendukung tak euforia berlebihan

Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu usulan dari Bawaslu atas pelanggaran pemilu yang terjadi di Kota Dumai dan Kabupaten Inhu.

Menurut dia, mekanisme pelaksanaan PSU harus dilaksanakan paling lambat empat hari setelah hari pemungutan suara pada 9 Desember.

“Padahal, jika terjadi pelanggaran administratif dalam proses penghitungan, maka proses penanganannya jika itu rekomendasi PSU dan penghitungan suara akan dilakukan dalam waktu empat hari setelah 9 Desember 2020,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan menyatakan akan segera mengirimkan press release kepada wartawan untuk menjelaskan secara gamblang pelanggaran pemilu yang terjadi dan rekomendasi yang dikeluarkan lembaga tersebut.

Sembilan kabupaten di Riau tahun ini menggelar Pilkada serentak, yakni Bengkalis, Inhu, Rokan Hulu, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, dan Dumai.

Reporter: FB Anggoro
Editor: M Arief Iskandar
HAK CIPTA © ANTARA 2020