Mendagri: PP dari UU Cipta Karya akan selesai bulan depan

Mendagri: PP turunan UU Cipta Kerja rampung bulan depan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, peraturan pemerintah (PP) yang diturunkan dari Omnibus Act dari UU Cipta Kerja akan selesai bulan depan sesuai perintah Presiden Indonesia Joko Widodo.

"Dia perintahkan bulan depan selesai," kata Tito dalam jumpa pers online menjelaskan UU Cipta Kerja, di Jakarta, Rabu.

Menurut Tito, UU Cipta Karya akan mempermudah dan menyederhanakan prosedur perizinan di wilayah yang kerap dikeluhkan proses yang berlarut-larut.

Setelah UU Cipta Kerja disahkan, Tito menjelaskan akan segera diterbitkan PP yang memuat inventarisasi dan identifikasi jenis usaha di wilayah yang prosedurnya harus disederhanakan.

"Nanti ada PP untuk investasi dan mengidentifikasi jenis usaha di daerah yang harus disederhanakan dan prosedurnya seperti itu," ujarnya.

Dalam penyusunan PP tersebut, kata Mendagri, serikat pekerja pemerintah daerah seperti APPSI, APEKSI, APKASI, ADEKSI, dan ADKASI juga akan diundang untuk memberikan masukan.

“Besok kita akan mulai bikin rencana PP. Setelah itu minggu depan drafnya selesai, kita undang teman-teman dari paguyuban pemerintah daerah. Ada lima, yakni asosiasi bupati, walikota, gubernur, DPRD lantai satu, DPRD lantai dua,” ujarnya.

Dengan cara tersebut, Mendagri berharap dapat memenuhi aspirasi pemerintah daerah atas penyusunan PP yang dikeluarkan tentang UU Cipta Kerja.

“Kita bagian dari tim, mari kita identifikasi jenis usaha yang perlu disederhanakan dan bagaimana prosedurnya, NSPK, adalah norma, standar, prosedur dan kriteria.

Mendagri berharap legislatif dan eksekutif memiliki semangat yang sama yaitu memfasilitasi perizinan agar lapangan kerja lebih terbuka dan masyarakat juga lebih mudah diajak bekerja sama.

Selain Mendagri, sejumlah menteri turut hadir dalam jumpa pers tersebut, antara lain Menko Perekonomian, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri LHK, Menteri K3, Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan.

Baca:  DPRD Lebak mendesak Jokowi-Ma'ruf mencabut moratorium pembangunan daerah

Baca juga: Mendagri: Omnibus Law UU Cipta Kerja memfasilitasi izin usaha di daerah ini

Baca juga: Menkumham menyangkal UU Cipta Kerja akibat penyatuan baru-baru ini

Baca juga: Menteri K3 Minta UU Cipta Kerja agar Nelayan Diuntungkan

Baca juga: Menko Nilai UU Cipta Kerja untuk Akselerasi Pengembangan UKM

Reporter: Zuhdiar Laeis
Editor: Ruslan Burhani
HAK CIPTA © ANTARA 2020