MPR: Jurnalis berhak mendapat prioritas dalam memperoleh vaksin COVID-19

Wakil Ketua MPR terima penghargaan Bintang Jasa Utama

Vaksin COVID-19 di satu sisi merupakan kebutuhan karena masyarakat membutuhkan keselamatan dari sudut pandang kesehatan.

Bandung (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Ahmad Muzani menilai jurnalis layak menjadi salah satu pihak yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 karena mereka bekerja untuk memberi tahu masyarakat yang kerap tidak mengetahui waktu dan tempat.

“Semua setuju bahwa yang diutamakan adalah dokter, perawat yang terdepan dalam menangani COVID-19 dan TNI / Polri. Saya juga merekomendasikan guru, dosen, guru, pendidik dan jurnalis,” kata Muzani dalam acara media. mengumpulkan MPR RI di Bandung, Sabtu.

Menurutnya, kinerja jurnalis dalam memberikan informasi kepada masyarakat tidak tahu waktu dan tempat, melainkan harus siap menerobos wabah COVID-19.

“Sebenarnya pada saat wabah ada kantor untuk mereka (wartawan) yang memberi jaminan ada yang tidak,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah memastikan vaksin COVID-19 aman bagi masyarakat

Selain itu, Muzani menilai vaksin COVID-19 di satu sisi merupakan kebutuhan karena masyarakat membutuhkan keselamatan dari segi kesehatan. Namun sebaliknya, hal tersebut tidak dapat menimbulkan masalah baru.

Menurutnya, pengalaman negara lain harus menjadi contoh dalam penggunaan vaksin COVID-19, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus memastikan keamanan penggunaan vaksin dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait vaksin halal.

“Tingginya biaya negara untuk vaksin harus bisa memberikan manfaat sehingga pendapatan ekonomi bisa meningkat dan meningkat seperti semula,” ujarnya.

Muzani menilai kemampuan negara menjadi terbatas akibat wabah sehingga penggunaan perkiraan harus efektif untuk pemulihan ekonomi dan vaksin yang diberikan kepada masyarakat harus aman dan nyaman.

Ia menilai kerja sama di lapangan sangat penting antara para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, BUMN kesehatan, dan BPOM harus duduk bersama untuk menentukan langkah dan solusi agar masyarakat mengetahui manfaat dan kegunaan vaksin COVID-19.

Baca:  Kapolres: Situasi kamtibmas di Mimika terkendali

Baca juga: PBB Indonesia: Pendistribusian vaksin COVID-19 membutuhkan kebijakan inklusif

Reporter: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
HAK CIPTA © ANTARA 2020