PDIP Surabaya meminta Bawaslu mendistribusikan APK provokatif

PDIP Surabaya minta Bawaslu tindak penyebar APK provokatif

Surabaya (ANTARA) – DPC Parti Demokratik Perjuangan Indonesia (PDIP) di Surabaya meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat menindak penyebaran alat peraga kampanye (APK) berupa spanduk provokatif yang menghasut dan menjebak parpol atau kelompok masyarakat.

Wakil Sekretaris PDI Perjuangan Surabaya DPC Achmad Hidayat di Surabaya, Minggu, mengatakan, pihaknya telah menemukan spanduk provokatif yang berbahaya bagi keamanan, perdamaian, dan kenyamanan Pemilukada Surabaya.

“Harus ada tindakan tegas dari penyelenggara pemilu, terutama dari Bawaslu,” ujarnya.

Spanduk itu bertuliskan "Ojok Gelem Dibujuki, Eri-Armudji Duduk Risma. Pahami? Banteng Ketaton Surabaya Siap Menang Machfud Arifin-Mujiaman". Pada spanduk tersebut terdapat keterangan pembuatnya yaitu “Banteng Ketaton Kota Surabaya” dengan logo kepala sapi.

Kelompok yang membuatnya menyebut dirinya 'Banteng Ketaton Kota Surabaya'. Ini jelas ditujukan kepada pegawai PDI Perjuangan, kader dan simpatisan yang berlogo kepala sapi dan sudah tidak asing lagi dengan masyarakat yang menyebut PDI Perjuangan dan kader simpatisannya sebagai ' banteng & # 39;, "katanya.

Spanduk tersebut, lanjut Achmad, menegaskan bahwa maksudnya adalah saling mengadu dan menghasut kader ternak di akar rumput, sehingga pada akhirnya bisa muncul friksi yang bisa berujung pada kekerasan.

Achmad menegaskan, kelompok yang membuatnya membutuhkan undangan dan kemauan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Machfud Arifin-Mujiaman. Artinya, kata dia, mereka adalah pendukung calon nomor urut 2.

Menurut dia, ada dua titik pemasangan spanduk bernada provokatif, yang pertama dipasang di Pos Kemenangan di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, dan di Jalan Gunungsari.

“Tidak ada yang tahu siapa pasang spanduk. Termasuk yang dipasang di pos, saya sudah cek kadernya dan tidak ada yang tahu,” ujarnya.

Dugaan pelanggaran tersebut, menurut Achmad, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat karena dapat mengakibatkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik. Indonesia Nomor 6. 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Baca:  Ketua MPR mengingatkan agar pemilu jangan sampai merusak persatuan bangsa

Menurut dia, pihaknya sudah melapor ke Bawaslu Surabaya dengan membawa barang bukti penyitaan spanduk PDI Surabaya dan spanduk foto. Dalam laporan tersebut, Achmad diterima oleh jajaran Bawaslu Surabaya dan mendapatkan tanda terima atas laporan tersebut.

“Menurut kami, hal ini memerlukan perhatian khusus dan serius dari penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu Surabaya, dengan memberikan tindakan tegas dan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tindakan tegas berupa spanduk yang bersifat provokatif juga bisa menjadi jera. “Tidak akan ada lagi kekerasan yang meluas di lapangan. Dan itu bisa menghindari tuduhan pengabaian oleh aparat,” ujarnya.

Diketahui, Pemilu Surabaya 2020 diikuti Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Armuji. Pasangan calon nomor urut 01 itu dibawa PDI Perjuangan dan didukung PSI. Selain itu, mereka juga mendapat tambahan kekuatan dari enam parpol non parlementer, yakni Parti Bulan Bintang (PBB), Parti Hanura, Parti Berkarya, PKPI, dan Parti Garuda.

Sedangkan Machfud Arifin-Mujiaman nomor 02 dibawa gabungan delapan partai, yakni PKB, PPP, PAN, Golkar, Gerindra, PKS, Partai Demokrat dan NasDem serta didukung oleh partai non parlementer yaitu Partai Perindo.

Baca juga: Bawaslu Surabaya Menjelaskan Larangan APK Bacawali Eri Cahyadi

Baca juga: Foto Risma sudah disetujui dipasang di APK Pilkada Surabaya

Baca juga: Golkar berharap Bawaslu Surabaya berlaku adil dalam penertiban APK calon pilkada

Baca juga: Bawaslu: Foto Risma Bisa Diposting di APK Pilkada Surabaya

Reporter: Abdul Hakim
Editor: Ruslan Burhani
HAK CIPTA © ANTARA 2020