"Pekerjaan Rumah Tangga" DPR Masa Percobaan III 2020-2021

DPR bersama pemerintah dan DPD RI biasanya menetapkan Prolegnas pada bulan Desember atau menjelang pergantian tahun.

Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan memulai sidang periode III Tahun Sidang 2020-2021 pada Senin (11/1) setelah memasuki jeda dari 11 Desember 2020 hingga 10 Januari 2021.

Pada Masa Sidang Kedua Masa Sidang 2020-2021, DPR melakukan pengujian yang tepat dan akurat terhadap delapan calon anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dari Stakeholder Masa Depan 2020-2025.

Selain itu, dilakukan uji tuntas terhadap tujuh calon anggota Komisi Yudisial periode 2020-2025, uji tuntas terhadap tujuh calon pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Dalam Masa Percobaan Kedua, DPR juga mempertimbangkan empat duta besar dan duta luar biasa negara sahabat bagi Republik Indonesia.

Di awal pembukaan Masa Sidang III, 11 Januari 2021, DPR harus menjalankan berbagai tugas baik itu legislasi, pengawasan, dan anggaran, terutama yang belum selesai pada masa persidangan sebelumnya.

Baca juga: KY mengumumkan nama calon hakim yang diajukan ke DPR

Ada beberapa agenda yang menjadi perhatian dan akan dibahas, misalnya pada Senin (11/1):

1. Penetapan Prolegnas 2021

Tugas legislatif DPR bersama pemerintah dan DPD RI yang belum tuntas pada Masa Percobaan Kedua adalah menetapkan Program Pilihan Legislatif Nasional (Prolegnas) 2021. DPR bersama pemerintah dan DPD RI biasanya menetapkan Prolegnas pada bulan Desember atau sebelum pergantian tahun.

Penetapan Prolegnas Prioritas 2021 sebenarnya telah dibahas di tingkat Panitia Kerja DPR Baleg (Panja) pada 17 November 2020 yang telah menyiapkan 37 usulan RUU untuk dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Panja Baleg DPR RI tanggal 25 November yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dan perwakilan DPD RI dengan agenda penetapan Prolegnas Prioritas 2021.

Dalam Rapat Panja 25 November 2020, Baleg menginventarisasi 38 RUU yang diusulkan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Dari 38 RUU tersebut, 26 RUU diusulkan DPR, 10 RUU diusulkan. oleh pemerintah, dan 2 RUU yang diajukan oleh DPD RI.

Namun, dalam rapat pada 25 November tidak tercapai kesepakatan mengenai Prolegnas 2021. Rencananya akan diambil keputusan pada Jumat (27/11) namun rapat tersebut batal.

Sampai dengan berakhirnya Masa Sidang II Tahun Sidang 2020-2021, 11 Desember lalu belum ada keputusan final atas 38 RUU, sehingga penetapan Prolegnas Prioritas 2021 harus ditunda.

Penundaan penetapan Prolegnas 2021 ini disebabkan adanya tiga RUU yang diperdebatkan dan kontroversial, yaitu RUU Kebijakan Ideologi Pancasila (HIP), RUU Ketahanan Keluarga, dan RUU Bank Indonesia.

RUU Ketahanan Keluarga yang merupakan inisiatif yang diajukan oleh anggota DPR RI tidak luput dari proses koordinasi, penyatuan dan penyatuan di DPR RI Baleg. Pasalnya, dalam Rapat Panja RUU Perlawanan Keluarga di DPR Baleg, lima fraksi menyatakan penolakannya dan empat fraksi menerimanya.

RUU HIP juga mendapat penolakan dari beberapa fraksi karena dikhawatirkan jika pembahasan dilanjutkan akan menimbulkan kontroversi dan memerlukan kajian lebih lanjut.

Terkait RUU Bank Indonesia, keenam fraksi tersebut menuntut agar RUU tersebut dihapus dari Prolegnas Prioritas 2021 karena materi RUU tersebut tercakup dalam RUU Pembangunan dan Konsolidasi Sektor Keuangan dengan menggunakan metode tersebut. omnibus law yang telah termasuk dalam 38 RUU yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Prolegnas 2021.

Baca juga: Perempuan: DPR akan Tentukan Prolegnas 2021 dengan cermat

2. Penilaian Pilkada Serentak 2020

Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga akan dilaksanakan pada awal Percobaan Periode III adalah penilaian pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 karena dalam masa percobaan yang lalu belum dilaksanakan.

Pemilu 2020 dilaksanakan pada 9 Desember 2020, sedangkan DPR dalam keadaan istirahat dari 11 Desember 2020 hingga 11 Januari 2021 hingga agenda evaluasi pelaksanaan belum dilaksanakan.

Pelaksanaan Pemilu 2020 di tengah situasi pandemi COVID-19 awalnya banyak dikecam oleh banyak kalangan, terutama kalangan masyarakat sipil karena takut menjadi kelompok baru penyebar COVID-19. Namun hal tersebut sudah diantisipasi oleh penyelenggara pemilu dengan menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi petugas lapangan.

Dalam fungsi pengawasannya, Komisi II DPR RI telah memantau pelaksanaan Pemilu 2020 di beberapa daerah, antara lain Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur. Dari pelaksanaan tersebut, sebagian anggota DPR mengapresiasi pelaksanaan pilkada karena telah melaksanakan program COVID-19 dengan baik.

Selain itu, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2020 yang diapresiasi anggota DPR RI sebesar 75,83 persen, melebihi jumlah pemilih yang menggunakan suara di tiga pilkada selama periode nonpandemi.

Misalnya, jumlah pemilih pada pemilu 2015 sebanyak 69,2 persen, pada pemilu 2017 sebanyak 74,5 persen, dan 73,2 persen pada pemilu 2018.

Namun, terdapat beberapa catatan keberhasilan pelaksanaan Pemilu 2020 untuk meningkatkan penyelenggaraan "pesta demokrasi". Misalnya, terkait jumlah permohonan sengketa pemilu (PHPU) pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), ada 136 permohonan.

Mahkamah Konstitusi menerima 136 permohonan sengketa hasil pilkada yang terdiri dari 7 hasil pilkada, 115 hasil pilkada, dan 14 hasil pilkada.

Sebanyak 136 permohonan PHPU tercatat dalam penyelenggaraan Pemilu 2020 yang digelar di 270 provinsi.

Baca juga: Menepati janji untuk memperkuat legitimasi politik bupati

Anggota Komisi II DPR, Zulfikar Ass Sadikin menilai besaran PHPU pada Pemilu 2020 menjadi bahan penilaian bagi semua pihak untuk berbenah diri terkait penyelenggaraan pilkada seperti penyelenggara pemilu, penyelenggara negara, parpol, pasangan calon, tim sukses. , dan masyarakat.

Ia menjelaskan, banyaknya permohonan sengketa hasil pemilu ke MK di satu sisi patut diapresiasi karena menunjukkan kedewasaan pasangan calon dalam demokrasi.

Hal ini, menurutnya, karena adanya ketidakpuasan terhadap hasil pemilu. Mereka datang dan menyelesaikannya melalui institusi yang diizinkan oleh sistem.

Namun di sisi lain, hal ini juga menunjukkan semakin kuatnya keinginan semua pihak untuk menyelenggarakan pemilu yang tetap menunjukkan semangat dan perilaku yang jujur ​​dan adil serta berkeadilan.

PHPU yang tinggi tentunya menjadi bahan penilaian agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lebih beradab, bermartabat, dan berintegritas sehingga dapat memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat.

Selain itu, Pemilu 2020 juga diwarnai dengan penundaan pencoblosan di Kabupaten Boven Digoel, Papua, akibat kerusuhan beberapa hari menjelang pemilu, 9 Desember.

Kontroversi Boven Digoel Pilkada bermula dari keputusan KPU RI yang membatalkan pencalonan calon Yusak Yaluwo-Yacob Weremba karena Yusak belum melewati 5 tahun masa hukumannya.

Keputusan ini membuat situasi keamanan di wilayah itu tidak kondusif, seperti massa yang membakar rumah calon Bupati Digoel Bupati Chaerul Anwar. Setelah itu, Bawaslu Boven Digoel mengabulkan permintaan Yusak-Yacob agar dia kembali ke Pemilu 2020.

Baca:  Ahli: ASN harus netral untuk menghasilkan pemilihan yang berkualitas

Baca juga: Hasil Pilkada Boven Digoel Sengketa dengan MK

3. RUU Pemilu

Dalam daftar 38 RUU Prolegnas 2021 yang belum disetujui DPR, pemerintah, dan DPD RI, terdapat RUU Pemilu yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. RUU ini merupakan inisiatif yang diajukan oleh Komisi II DPR RI dan saat ini prosesnya sedang dilakukan di Badan Legislatif (Baleg) DPR untuk melakukan koordinasi.

RUU Pemilu merupakan yang pertama kali diajukan sejak era Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia karena sebelumnya selalu diajukan oleh pemerintah.

Pada masa percobaan kedua, DPR Baleg mendengar penjelasan pengusul RUU Pemilu dan Baleg hanya melakukan harmonisasi, tidak mengubah isi RUU. Rapat lanjutan mengenai koordinasi RUU Pemilu akan dilakukan pada masa Percobaan III yang akan dimulai Senin (11/1).

Dalam RUU Pemilu, ada sekitar lima poin penting yang menjadi perhatian banyak kalangan, antara lain partai politik, masyarakat sipil, dan akademisi. Oleh karena itu, tidak heran jika Baleg menyebut RUU Pemilu sebagai agenda penting yang akan diselesaikan DPR pada 2021 mendatang.

Lima hal penting, yang pertama terkait kesepakatan pemilu, mayoritas anggota Komisi II DPR masih ingin kembali menggunakan sistem ini di Pemilu 2014, yakni penyelenggaraan pemilu legislatif dan pilpres tersendiri. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/2019 itu harus ditinjau ulang.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 55 / PUU-XVII / 2019 menyebutkan enam varian model pilkada serentak yang akan diawali dengan amandemen UU tersebut sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Enam varian tersebut, yakni pemilu serentak pertama untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi , DPRD kabupaten / kota, dan presiden.

Kedua, pemilihan serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, gubernur, bupati, dan walikota; Ketiga, pemilihan serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, presiden, gubernur, bupati, dan walikota.

Keempat, pemilihan anggota nasional secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden, dan beberapa waktu kemudian pemilihan kepala daerah serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten / kota, gubernur, bupati, dan walikota.

Kelima, pemilihan nasional serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden, dan beberapa saat setelah itu pemilihan serentak provinsi untuk memilih DPRD dan gubernur provinsi, dan beberapa saat setelah pemilihan serentak kabupaten / kota dan bupati / walikota. .

Keenam, pemilihan serentak lainnya sepanjang tetap rangkap dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan presiden / wakil presiden.

Baca juga: Ketua Baleg: Revisi UU Pilkada Agenda Penting DPR 2021

Persoalan penting kedua dalam RUU Pemilu terkait dengan ambang batas parlemen dan ambang batas bagi parpol untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Untuk ambang batas parlemen, usulan yang muncul 4-7 persen, dan ambang batas pengusulan capres 20 persen. Ada usulan untuk 20 persen kursi parlemen dan 25 persen suara legislatif nasional. Namun, seseorang menginginkan itu Ambang batas kepresidenan yang berubah, yaitu setidaknya 10 persen dari suara nasional dan sekitar 15 persen dari suara nasional yang sah.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem DPR Willy Aditya menilai Indonesia tidak memiliki skema alam dan politik lain untuk mendewasakan dan mengkonsolidasikan demokrasi tanpa menaikkan ambang batas.

Willy telah berdiskusi dengan berbagai pihak bagaimana mendewasakan demokrasi Indonesia dengan pasar politik yang berskala tinggi dan liberal. Jadi, salah satu opsi rasional adalah terus meningkatkan ambang batas.

Persoalan penting ketiga adalah letak kursi di setiap daerah pemilihan (dapil) atau besaran area. Dalam RUU Pemilu, besaran area Jumlah kursi terdiri atas 3-8 kursi untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota. Jumlah kursi per daerah pemilihan berbeda dengan Pemilu 2019, yakni 3-10 kursi.

Pada Pemilu 2004, pembagian kursi di daerah pemilihan adalah 3-12 kursi, kemudian berkurang pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, yaitu pembagian kursi di daerah pemilihan dikurangi menjadi 3-10 kursi.

Banyak yang percaya bahwa alokasi kursi yang lebih kecil di setiap daerah pemilihan akan membentuk sistem kepartaian yang efektif sehingga hanya partai politik dengan basis dukungan yang besar di daerah pemilihan yang akan mendapatkan kursi.

Persoalan penting keempat terkait dengan metode bagaimana mengubah suara partai menjadi kursi sainte lague atau kuota kelinci. Persoalan penting kelima terkait dengan sistem pemilu apakah terbuka atau tertutup. Namun, sejauh ini fraksi-fraksi di DPR masih merekomendasikan penggunaan sistem terbuka.

Baca juga: Anggota DPR: 6 masalah penting RUU Pemilu yang perlu diselesaikan

4. Calon Kapolri

Inspektur Jenderal Polisi, Jenderal Pol. Idham Azis akan pensiun pada Februari 2021, sehingga dibutuhkan penggantinya untuk menduduki posisi nomor satu di Kor Bhayangkara.

Sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Presiden berhak mengangkat calon Kapolri yang diajukan ke DPR untuk mendapat persetujuan. Sebelum memberikan persetujuan tersebut, DPR akan melakukan pemeriksaan secara tepat dan tepat yang akan dilakukan oleh Komisi III DPR.

Dalam UU No. 2/2002 Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Ayat (2) menyatakan bahwa usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat beserta alasannya.

Selain itu, Pasal 38 ayat 1 (b) menyebutkan bahwa Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berkewajiban mempertimbangkan Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Saat ini, Komisi III DPR RI sedang menunggu surat presiden (kejutan) terkait nama calon Kapolri untuk diajukan ke DPR untuk dipertimbangkan dan diuji secara menyeluruh.

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Sahroni mengatakan Komisi III DPR yang menunggu represi bisa menjadwalkan waktu pelaksanaan uji tuntas.

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, Komisi III DPR akan menggelar rapat internal pada 13 Januari untuk membahas mekanisme pengujian yang tepat dan akurat bagi Inspektur Jenderal Polisi. Rapat tersebut dijadwalkan setelah DPR mengakhiri masa reses dan memulai Masa Percobaan III pada Senin (11/1).

Baca juga: Komisi III Bahas Mekanisme Uji Tuntas Calon Kapolri pada 13 Januari lalu

Oleh Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
HAK CIPTA © BETWEEN 2021