Pemerintah Provinsi Jawa Timur: Pengalihan jabatan Bupati Jember Faida salah dari segi hukum

Pemprov Jatim: Mutasi jabatan oleh Bupati Jember Faida cacat hukum

Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jawa Timur Jempin Marbun menilai pemindahan jabatan oleh Bupati Jember Faida secara hukum salah dan tidak sesuai prosedur sehingga tidak sah.

"Bupati Faida yang mengangkat penjabat penjabat (plt.) Satgas telah melanggar aturan dan tata cara akting cacat dan cacat," kata Jempin Marbun usai bertemu dengan Wakil Bupati Jember A. Muqit Arief dengan sejumlah pejabat di Kantor Bakorwil Jember, Rabu.

Bupati Jember Faida memutus dan memecat 13 pejabat pemerintah daerah, salah satunya Sekretaris Daerah Mirfano, yang dicopot dari jabatannya tanpa diperiksa terlebih dahulu.

“Mengangkat dan memberhentikan sekretaris daerah harus mendapat izin dan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan gubernur. Tidak ada izin sama sekali,” kata Jempin.

Baca juga: Plt Bupati dan Sekkab Jember Penuhi Permintaan Klarifikasi di Bawaslu

Menurutnya, beberapa pegawai tetap di Pemerintah Kabupaten Jember diganti dan ada pula yang tidak diberi jabatan non-kerja. Sesuai dengan aturan kantor dibebaskan jika terbukti melakukan pelanggaran berat. Namun, ASN dirilis tanpa alasan yang jelas.

“Untuk itu, kami menilai kebijakan yang diambil Bupati Faida cacat hukum dan prosedural sehingga bisa dicabut karena kebijakan petugas yang diangkat Bupati tidak sah,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kepala daerah tidak boleh bertukar dengan daerah pemilihan yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Ini jelas diatur dalam UU Pemilu.

Larangan itu kemudian ditegaskan kembali melalui surat edaran Mendagri yang dikeluarkan pada Desember 2020. Kami menilai banyak peraturan yang tidak tepat atau dilanggar oleh Bupati Faida, ujarnya.

Pemprov Jatim, lanjutnya, akan menunggu laporan dari pejabat Pemerintah Kabupaten Jember terkait hal tersebut.

Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian hingga langkah selanjutnya bisa diambil dan ada pembatasan tertentu.

Baca:  Tim Eri-Armudji berpendapat bahwa debat pertama bukanlah lembaran yang menipu

Baca juga: Kemendagri Keberatan Usulan Pengangkatan Pejabat Jember

Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putra juga mengatakan hal senada. Namun, pihaknya menunggu laporan dari ASN Jember.

“Dalam UU Pemilu jelas tidak boleh ada mutasi atau pergantian petugas selama 6 bulan sebelum dan sesudah pemilu hingga ASN yang merasa dirugikan segera melapor,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dugaan pelanggaran bisa terbagi dalam dua kategori, yakni pelanggaran pidana dan pelanggaran administratif, sehingga Inspektorat Jatim akan melakukan kajian terlebih dahulu. Namun, soal pembatasan itu menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri.

Sementara itu, puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Jember melakukan aksi damai untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar menindak tegas pelanggaran yang dilakukan Bupati Faida.

Reporter: Zumrotun Solichah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
HAK CIPTA © ANTARA 2020