Pemilu masih akan digelar pada 9 Desember 2020

Pilkada tetap dilangsungkan 9 Desember 2020

… mengantisipasi munculnya cluster Covid-19 baru …

Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR sepakat Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Dewan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2020 akan menyelenggarakan Pemilu 2020 pada 9 Desember 2020, dalam rapat kerja yang digelar di Senayan, Jakarta, Senin. .

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan kesepakatan itu dibuat setelah Komisi DPR II DPR memeriksa seluruh tahapan Pilkada serentak 2020 yang sudah dan masih berjalan sesuai rencana, dan situasi masih terkendali.

“Jadi Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU Indonesia, Ketua Bawaslu RI, Ketua DKPP sepakat Pemilu 2020 akan dilanjutkan pada 9 Desember 2020 dengan menegakkan disiplin dan pembatasan hukum bagi pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19,” ujarnya. . .

Baca juga: HAKI: Demi Rakyat, Lebih Baik Pilkada 2022 Ditunda

Baca juga: Anggota DPD menyerukan agar pemilu ditunda hingga 2021

Komisi II DPR juga mendesak KPU segera merevisi Peraturan KPU Nomor 10/2020 tentang Penyelenggaraan Pemilu dalam Kondisi Bukan Bencana Alam Covid-19 untuk mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dan pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.

“Penekanan khusus diberikan pada pengaturan, termasuk melarang pertemuan yang melibatkan massa dan / atau publik, seperti kumpul-kumpul konser, parade, dan lain-lain,” ujarnya.

Selanjutnya, revisi PKPU 10/2020 juga mendorong kampanye melalui media online dan mewajibkan penggunaan masker, pembersih tangan, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye.

Baca juga: PP Muhammadiyah menyerukan pelaksanaan Pemilu 2020 ditinjau ulang

Baca juga: Kapolri keluarkan Pemberitahuan Kepatuhan Protokol Kesehatan dalam Pilkada

Revisi PKPU 10/2020 juga harus menerapkan disiplin hukum dan sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu, khususnya pasal 69 huruf e dan huruf j serta pasal 187 ayat 2 dan ayat 3.

Baca:  Nama Gubernur Bali masuk dalam surat penggalangan dana Pemilu 2020

Kemudian, revisi PKPU 10/2020 juga menerapkan disiplin hukum dan sanksi yang tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, khususnya Pasal 14 ayat 1.

Revisi PKPU 10/2020 juga menerapkan disiplin hukum yang tegas dan sanksi sesuai dengan UU No. 6/2018 tentang Karantina Kesehatan khususnya pasal 93 serta penerapan pidana menurut KUHP bagi yang melanggar khususnya pasal 212, 214, 216 ayat 1, dan 218.

“Batasannya semua jelas, misalnya pasal 69 dan 187 UU No.10 / 2016, jelas ada pidana penjara satu tahun, membayar denda seperti itu, macam-macam. Makanya kita bikin pedoman, baru diisi (PKPU revisi 10) / 2020) semua jenis, akan dirumuskan oleh mitra KPU, ”ujarnya.

Baca juga: Pengamat memperingatkan bahwa pemilihan distrik perlu ditinjau ulang selama pandemi COVID-19

Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR juga meminta kerja sama antara Bawaslu RI, KPU RI, DKPP RI, Kementerian Dalam Negeri, TNI, Satgas Penanganan Covid-19, Kejaksaan RI, dan Polri untuk mengintensifkan perumusan dan langkah-langkahnya. -langkah penegakan disiplin. dan pembatasan hukum atas pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 selama tahap pelaksanaan Pemilu 2020, antara lain:

1. Tingkat penentuan Calon Pasangan
2. Tingkat Penyelesaian Sengketa Kandidat
3. Tahap menggambar serial number
4. Tingkat Kampanye
5. Tingkat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
6. Tingkat Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu

Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP RI juga sepakat untuk meminta penjelasan rinci, terukur dan berkelanjutan dari Satgas Penanganan Covid-19 tentang status zona dan risiko Covid-19 di masing-masing daerah pengaturan. Pemilu serentak 2020.

"Untuk mengantisipasi munculnya cluster Covid-19 baru," ujarnya.

Reporter: Abdu Faisal
Editor: Ade P Marboen
HAK CIPTA © ANTARA 2020