Penajaman DPRD: SDM harus siap mendukung ibu kota baru

DPRD Penajam: SDM harus dipersiapkan tunjang ibu kota baru

Penajam (ANTARA) – Pemerintah pusat harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur di Kabupaten Paser Penajam Utara yang bisa mendukung ibu kota baru Indonesia, kata Ketua DPRD Pasir Penajam Utara Jon Kenedi, Jumat.

Sumber daya manusia dan infrastruktur harus diselesaikan dengan hati-hati seiring dengan pemindahan ibu kota, ujarnya saat ditemui di Penajam.

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia harus dipersiapkan, dan semua elemen harus siap agar Kabupaten Paser Rautan Utara menjadi ibu kota baru negara.

Baca juga: Jumlah penduduk ibu kota daerah akan bertambah 1.000 orang

Menurut Jon Kenedi, salah satu infrastruktur yang perlu disiapkan adalah akses jalan di ibu kota baru Indonesia.

Perbaikan jalan trans dari Kalimantan mulai dari kilometer 38, Kabupaten Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara hingga Kabupaten Sepaku hingga perempatan Silkar Petung, Kabupaten Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, harus menjadi prioritas.

Kedua daerah tersebut telah ditetapkan sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta, dan jalan Trans Kalimantan menjadi satu-satunya akses ke ibu kota negara.

“Pembenahan jalan Trans Kalimantan harus menjadi prioritas pemerintah pusat, karena bagaimana kita bisa membangun ibu kota negara kalau jalannya belum dibangun,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengembangan sumber daya manusia juga sangat penting sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke provinsi Kalimantan Timur.

Baca juga: Tabalong menyediakan 3.000 hektar kawasan industri untuk menopang ibu kota

Meningkatkan atau mengembangkan sumber daya manusia untuk menghadapi persaingan sangatlah penting, agar setelah menjadi ibu kota tidak ada yang menjadi pengangguran.

Ia yakin dengan diresmikannya Kabupaten Paser Penajam Utara sebagai ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur, 100 persen akan terwujud.

Baca:  Bawaslu menemukan bahwa kampanye di 35 wilayah tersebut melanggar protokol kesehatan

“Kami yakin pelaksanaan 100 persen belum dibatalkan, rencana relokasi ibu kota ditunda, tentunya karena situasi wabah virus corona saat ini,” kata Jom Kenedi.

Baca juga: Ribuan calon warga ibu kota mengikuti program pemutihan IMB

Baca juga: Cegah Korupsi, KPK Awasi Proses Pemindahan Ibu Kota Baru

Reporter: Novi Abdi
Editor: Nurul Hayat
HAK CIPTA © ANTARA 2020