Pengamat: Gerakan deklarasi kami biasa-biasa saja

Pengamat: Gerakan deklarasi KAMI biasa-biasa saja

Lebak (ANTARA) – Pengamat politik Haris Hijrah Wicaksana menyatakan, deklarasi Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia (KAMI) pas-pasan untuk menyuarakan refleksi demokrasi, sehingga pemerintah tak perlu panik.

“Dalam negara demokrasi, wajar jika tokoh bersuara lantang mengkritisi kebijakan pemerintah, asalkan kritik membangun dan menyelesaikannya,” kata Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Kamis.

Baca juga: Politisi PDIP menyebut deklarasi kami sebagai manuver politik

Dalam deklarasi WE yang diketuai oleh Din Syamsudin tersebut juga terdapat beberapa tokoh dan pemerintah yang melihat situasi seperti biasa di era demokrasi ini.

Pemerintah tidak perlu melebih-lebihkan karena gerakan oposisi biasa-biasa saja sebagai cerminan demokrasi.

Baca juga: Deklarasi KAMI, Din Syamsudin menyebut 150 tokoh ikut

Dalam negara demokrasi tentunya harus ada oposisi dengan bersuara, karena mereka tidak dalam posisi pemerintahan.

Tokoh oposisi hanya terlihat subyektif, selalu menyalahkan kebijakan pemerintah.

Baca juga: Survei: Mayoritas elite meyakini Jokowi mampu mengatasi COVID-19

“Kami menganggap gerakan deklarasi AS sebagai tindakan damai dan tidak menimbulkan ancaman untuk menuntut atau menggulingkan pemerintahan dan hukum Joko Widodo (Jokowi),” jelasnya.

Menurut dia, mekanisme sistem presidensiil sangat sulit untuk menjatuhkan presiden dan syaratnya harus ada rapat paripurna MPR dan harus menyetujui 2/3 dari legislatif.

Sementara itu, badan legislatif kini sekitar 90 persen berada di bawah pemerintahan koalisi Jokowi.

Gerakan deklarasi AS, kata dia, hanya untuk mendapatkan perhatian pemerintah agar tokoh-tokohnya bisa kembali berkoalisi di bawah naungan pemerintahan Jokowi.

Sebab, di antara mereka ada tokoh yang pernah menjabat di pemerintahan Jokowi, seperti Rizal Ramli, Said Didu, dan Jenderal Nurmantyo Gatot Purnawirawan.

Baca:  Penghargaan Bintang Jasa Utama diterima oleh Wakil Ketua MPR

“Kami melihat mereka ingin diberi posisi lagi oleh pemerintahan Jokowi,” kata dosen Untirta ini.

Dia mengatakan, deklarasi KITA yang menuntut delapan keputusan, termasuk menyelamatkan Pancasila, mengatasi pandemi COVID-19, resesi ekonomi, dan menegakkan supremasi hukum, tidaklah mendasar.

Selama ini, Jokowi dinilai berhasil mengatasi wabah COVID-19 di saat ekonomi negara sedang terpuruk, namun kebijakan pemerintahan Jokowi menerapkan era normal baru untuk pemulihan ekonomi.

Selain itu, kebijakan pemerintah Jokowi dalam menangani COVID-19 yang cukup besar yaitu mengalokasikan anggaran yang besar untuk subsidi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu / orang.

Begitu pula dengan pemberian bantuan subsidi modal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp 2,4 juta / unit usaha.

Pemerintah Jokowi juga telah memberikan subsidi listrik, menurunkan suku bunga bank, dan menghentikan cicilan sewa kendaraan.

“Kami melihat pengumuman delapan tuntutan itu tidak jelas kemana tujuannya, karena pemerintahan Jokowi sedang berupaya mengatasi resesi ekonomi dan epidemi COVID-19,” katanya.

Reporter: Mansyur Suryana
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
HAK CIPTA © ANTARA 2020