Pengamat: Reformasi kelembagaan partai politik yang lebih inklusif perlu didorong

Pengamat: Perlu didorong reformasi kelembagaan parpol lebih inklusif

Diperlukan agenda untuk mendorong reformasi internal partai dan masuknya pemuda ke dalam partai politik.

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Institut Indonesia (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai reformasi kelembagaan partai politik harus didorong agar inklusif, relevan, dan responsif sehingga menjadi langkah perbaikan politik. Para Pihak.

Adinda Tenriangke Muchtar menjelaskan hasil penelitian partainya menyebutkan bahwa parpol merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam sistem demokrasi. Namun, saat ini peran tersebut terhambat oleh lemahnya konstitusi internal partai.

“Lemahnya konstitusi membuat parpol cenderung lebih eksklusif sehingga ruang inklusi tidak terbuka sepenuhnya, terutama untuk keterlibatan perempuan dan anak muda,” kata Adinda dalam diskusi online di Forum Indonesia, Rabu.

Baca juga: KPK berharap dana bantuan parpol yang diajukan bisa tumbuh kembali dengan baik

Ia menjelaskan, penelitian TII secara umum melihat pada aspek internal dan eksternal parpol. Namun analisis kajian lebih menitikberatkan pada aspek internal partai, khususnya bagaimana mendorong upaya penguatan kelembagaan partai politik.

Pada dimensi internal, Adinda mengatakan beberapa masalah yang menjadi fokus kajian ini adalah masalah rekrutmen politik, seperti masuknya pemuda dan perempuan dalam partai politik, ketersediaan unit penelitian, dan pendanaan partai.

“Pada dimensi eksternal, hasil kajian dianalisis dengan mengaitkan isu kepercayaan masyarakat, tanggung jawab sosial, dan aturan terkait di dalam partai politik,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan hasil penelitian TII diperlukan agenda untuk mendorong reformasi internal partai dan masuknya pemuda ke dalam partai politik.

Ia berpendapat bahwa langkah pertama yang bisa diambil adalah mendorong partai-partai menjadi lebih inklusif, terutama bagi generasi muda; mendorong partai untuk lebih relevan, termasuk ke akar rumput dan kelompok marjinal; memperkuat demokrasi internal partai; dan meningkatkan institusi partai.

Baca:  Setelah mendaftar di KPU, Bobby Nasution berjanji akan melakukan reformasi birokrasi

“Termasuk mengelola festival dan meningkatkan peran divisi penelitian, serta meningkatkan kinerja partai dalam menjalankan fungsinya,” ujarnya.

Baca juga: Pengamat: Partai Politik Serius Persiapan Kaderisasi

TII merekomendasikan beberapa hal untuk melaksanakan reformasi kelembagaan dan masuknya pemuda ke dalam partai politik, yaitu membuka proses rekrutmen yang lebih luas, termasuk bagi generasi muda; memperkuat peran dan posisi kader muda melalui peningkatan kapasitas dan keterlibatan dalam hal-hal penting di partai politik.

Selain itu, menurutnya, meningkatkan model dan intensitas komunikasi dengan aktor demokrasi lainnya, serta mendorong partai demokrasi berdasarkan ideologi, platform, dan kode etik, bukan berdasarkan kepribadian atau kekeluargaan.

Usulan lainnya, lanjutnya, adalah penguatan kelembagaan partai, terutama melalui internalisasi dan penerapan ideologi, platform dan program partai serta memaksimalkan fungsi penelitian untuk mendorong kebijakan berbasis data dan akuntabilitas sosial; meningkatkan tata kelola organisasi kepartaian, terutama yang terkait dengan prestasi dan sistem demokrasi.

Baca Juga: Pengamat: Calon Tunggal Bukti Tumbuh Kembali Lemahnya Parpol

TII juga merekomendasikan agar pendanaan partai dibuat transparan dan akuntabel, mengembangkan pendanaan yang berkelanjutan dan menyelesaikan konflik, serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala atas kinerja fungsi kepartaian.

Menurutnya, usulan ini juga harus didukung oleh pemangku kepentingan demokrasi lainnya, seperti masyarakat sipil, media massa, pemerintah, parlemen, dan masyarakat.

Reporter: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
HAK CIPTA © ANTARA 2021