Perludem tidak memiliki posisi hukum dalam gugatan ambang batas parlemen

Perludem tak punya kedudukan hukum dalam gugatan ambang batas parlemen

Berdasarkan semua pertimbangan hukum di atas, pemberian kuasa dari pemohon kepada kuasa hukum memiliki konsekuensi hukum sehingga pemohon harus dinyatakan tidak memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan.

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tidak menerima permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait ambang batas parlemen yang diajukan oleh Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Hakim Konstitusi Saldi Isra pada sidang pengambilan keputusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis, mengatakan, permohonan semula diwakili oleh Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, namun ada perubahan kepengurusan.

Kemudian pengajuan permohonan diwakili oleh bendahara Yayasan Perludem, Irmalidarti, dan Sekretaris Yayasan Fadli Ramadhanil yang memberikan kuasa kepada ketua dewan yang baru bernama Khoirunnisa Nur Agustyati.

Lebih lanjut, Ketua Manajemen Yayasan Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati memberikan kuasa kepada Fadli Ramadhanil dkk untuk mewakili pengajuan petisi untuk kasus tersebut.

Baca juga: Perludem menuntut alokasi ambang batas parlemen ke Mahkamah Konstitusi

Baca juga: F-PKB: "Ambang Parlemen" Dibahas Sekaligus Sistem Pemilu

Sedangkan majelis yang berhak mewakili Yayasan Perludem dalam perkara di Mahkamah Konstitusi adalah ketua umum bersama salah satu pengurus, ketua lainnya bersama dengan sekretaris jenderal atau ketua lainnya dengan sekretaris lain, sesuai dengan akta pendirian Yayasan Perludem.

Sedangkan dalam pemeriksaan UU Pemilu, Perludem diwakili oleh bendahara dan sekretaris, bukan oleh dua orang penyelenggara yang diatur dengan tindakan pembentukan badan hukum yang aktif mendorong terwujudnya pemilu yang demokratis dan demokratis di Indonesia.

“Berdasarkan semua pertimbangan hukum di atas, pemberian kuasa dari pemohon kepada kuasa hukum yang mengakibatkan hukum pemohon harus dinyatakan tidak memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan,” kata Saldi Isra.

Baca:  Gerindra: Tiga gubernur dalam survei Indikator sama-sama bersepeda

Ada pula Perludem yang mempertanyakan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan secara lengkap, “Parpol peserta pemilu harus memenuhi ambang batas untuk memperoleh minimal empat persen dari jumlah suara yang sah secara nasional untuk diikutsertakan dalam penetapan perolehan kursi anggota DPR. ".

Perludem menilai dalam praktiknya selama ini penetapan angka ambang batas parlemen dalam UU Pemilu tidak pernah didasarkan pada perhitungan yang transparan dan terbuka serta sesuai dengan prinsip pemilu proporsional.

Baca juga: Ambang batas parlemen dan upaya penyederhanaan partai politik

Baca juga: F-NasDem: Dialog terbuka tentang usulan ambang batas parlemen

Reporter: Dyah Dwi Astuti
Editor: Chandra Hamdani Noor
HAK CIPTA © ANTARA 2020