PWI Jawa Tengah: Tantangan jurnalis untuk menyampaikan kebenaran semakin berat

PWI Jateng: Tantangan wartawan sampaikan kebenaran makin berat

Semarang (ANTARA) – Tantangan jurnalis untuk menyampaikan kebenaran pada 2021 semakin berat, kata Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Tengah Amir Machmud NS.

“Area publik semakin dipenuhi dengan berbagai kepentingan yang berlomba-lomba menyampaikan kebenaran sesuai versinya masing-masing,” ujarnya didampingi Sekretaris Jenderal Hendra Kelana dan sejumlah pengurus saat menyampaikan Closing Attitude Statement tahun 2020 dan Proyeksi tahun 2021 di Semarang, Jumat.

Dia mengatakan setiap pihak mengizinkan pernyataan dan tindakannya untuk kepentingan rakyat.

Menurutnya, perebutan ruang untuk mendapatkan opini diperkuat dengan peningkatan opini yang masif pembicaraSehingga dalam masalah publik tertentu menjadi semakin sulit menyimpulkan mana yang benar dan mana yang salah.

Dalam situasi seperti ini, kata dia, jurnalis dan media semakin tertantang untuk menyampaikan kebenaran, yang idealnya ditempuh melalui proses dan mekanisme jurnalisme yang bertanggung jawab.

Mekanisme seperti itu hanya dapat diperoleh dari kemauan disiplin untuk memverifikasi pernyataan dan fakta.

Hanya dengan mekanisme seperti itu, lanjutnya, jurnalis dan media bisa berkontribusi dalam menyampaikan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan.

“Kami melihat bahwa sepanjang tahun 2020 yang merupakan cerminan dari keadaan tahun-tahun sebelumnya, media kita menghadapi perebutan kekuasaan yang menjadikan ruang publik sebagai tempat berlomba-lomba membangun opini. Itu semua ada kaitannya dengan proyeksi kontes 2024. Siapa yang punya akses ke sumber daya kekuasaan dan sumber daya. kekuatan yang kuat memenangkannya. Tetapi apakah pemenang opini publik otomatis mengklaim sebagai pihak yang tepat? ”katanya.

Baca Juga: Apresiasi Karya Jurnalis di Tengah Wabah, Kominfo Umumkan Panitia 2020

Baca juga: Dewan Pers: tugas utama jurnalis adalah menyampaikan kebenaran

Lebih lanjut, kata Amir, berdasarkan penilaian tersebut, status kebenaran yang dituntut oleh pihak-pihak tertentu dalam isu publik seharusnya mendorong jurnalis dan media meyakinkan mereka untuk mencari kebenaran melalui mekanisme pengecekan fakta dalam standar jurnalistik.

“Jika kita hanya mempublikasikan pernyataan, baik secara individu atau atas nama lembaga, kemudian tidak menegaskannya secara mandiri atau penelitian, media dapat terjebak dalam arus opini dengan 'kerangka' pemikirannya. 39; dan & # 39; buzzers & # 39; yang secara masif melancarkan pertahanan ke pihak tertentu, "ujarnya.

Menurutnya, peristiwa tewasnya enam anggota TNI, pelarian kasus korupsi Harun Masiku, skandal hukum Djoko Tjandra, serta pelanggaran protokol kesehatan, dan masyarakat saat pandemi COVID-19. tanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan informasi yang benar.

Baca:  Anggota DPR minta kesehatan anak-anak korban banjir jadi perhatian

Ia mengatakan, sudah menjadi tugas media untuk melakukan pemeriksaan faktual yang benar, agar peran yang diamanatkan UU Pers yaitu melayani masyarakat dengan menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghibur, dan menjalankan fungsi kontrol sosial dapat berfungsi dengan baik.

Sementara itu, kata dia, ancaman kekerasan fisik dan psikis masih membayangi kinerja jurnalis.

Dia mencontohkan laporan yang di antaranya demonstrasi menentang revisi UU KPK. Omnibus Lawdll., hal ini menunjukkan bahwa perlindungan jurnalis dalam menjalankan tugasnya tidak dipahami sebagai “tanggung jawab bersama” dari seluruh elemen masyarakat yang membutuhkan informasi dan menjaga kehidupan intelektual negara.

Dalam situasi seperti itu, lanjutnya, PWI sebagai organisasi profesi jurnalis di semua level manajemen, baik pusat, provinsi maupun kabupaten / kota, harus memiliki Keinginan politik secara sistematis untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi jurnalis.

Peningkatan profesionalisme dilakukan antara lain melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Jurnalis (UKW) secara intensif, jaminan advokasi dan perlindungan baik fisik maupun hukum, serta upaya-upaya terkait kesejahteraan.

“Dengan peta tantangan yang terbaca di tengah meningkatnya perebutan ruang publik, kemampuan jurnalis yang komprehensif, baik secara teknis maupun etis, menjadi tuntutan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka harus benar-benar beradaptasi dengan kemampuan dan sikap berbagai platform mereka, Sehingga mereka lebih pintar membaca tren. Kecenderungan banalitas memperjuangkan ruang publik dengan menggunakan berbagai platform media sosial, ”ujarnya.

Amir mengatakan tugas penting yang ditunggu pada 2021 adalah terus memantau isu-isu publik, terutama dalam pengendalian dan penanganan epidemi COVID-19.

“Penggunaan vaksin, pemerataan, asesmen, penanganan pasien yang positif, protokol kesehatan, penyesuaian perilaku baru, dan regulasi bansos yang pada tahun 2020 terbukti bergeser, masih menuntut tuntutan jurnalis dan media dalam menjalankan tugasnya yang terhormat. menunjukkan betapa jurnalis dan media memiliki tanggung jawab sosial yang besar terhadap bangsanya, ”ujarnya.

Baca juga: Koran dunia menerbitkan pedoman keselamatan untuk jurnalis paruh waktu

Reporter: Sumarwoto
Editor: Chandra Hamdani Noor
HAK CIPTA © ANTARA 2020