PWI Mappilu menuntut tindakan tegas terhadap calon yang melanggar protokol kesehatan

Mappilu PWI minta tindak tegas bakal calon langgar protokol kesehatan

Kami melihat masih banyak calon yang mendatangkan suporter dalam jumlah besar

Jakarta (ANTARA) – Persatuan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Pemilu Pengawas Pers (PWI) meminta aparat penegak hukum menindak tegas pelanggar protokol kesehatan yang kerap terjadi saat pendaftaran calon pada pemilu 2020.

“Kami melihat masih banyak calon yang membawa supporter dalam jumlah besar dan tidak mematuhi protokol kesehatan,” kata Ketua PWI Mappilu Suprapto Sastro Atmojo, usai rapat dewan Mappilu PWI yang diikuti secara ketat oleh ketua PWI provinsi, di Sekretariat Pusat PWI, Jakarta, Senin (7/7 /). 9).

Dikutip dari siaran persnya, Suprapto mengatakan protokol kesehatan harus diikuti oleh semua pihak agar menghasilkan seleksi yang berhasil baik dari sisi pelaksanaan maupun kualitasnya, meski dilakukan di tengah wabah.

PWI Mappilu mendukung penuh sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran protokol kesehatan, baik di depan umum maupun pelanggaran lainnya.

Dalam PKPU No. 6 Tahun 2020, ketentuan pendaftaran pasangan calon bupati harus memperhatikan tata tertib kesehatan. Dalam Pasal 50 ayat 3 PKPU No. Nomor 6 Tahun 2020, disebutkan bahwa pendaftaran pasangan calon hanya akan dihadiri oleh ketua dan sekretaris partai politik yang diusulkan dan / atau pasangan calon perseorangan.
Baca juga: Mendagri melarang 53 kepala provinsi melanggar protokol COVID-19

Suprapto meminta aparat keamanan dan penegak hukum untuk melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Aturan yang jelas bagi yang melanggar protokol kesehatan harus diberi sanksi, kata Suprapto, sekali lagi meminta semua calon kepala daerah untuk mematuhi aturan, terutama protokol kesehatan.

Baca:  AJI Mataram menyayangkan tindakan penindasan Satpol PP NTB terhadap jurnalis

Sebelumnya, Bawaslu menyatakan, selama dua hari pendaftaran peserta pemilu 2020, ada 243 dugaan pelanggaran yang dilakukan calon bupati.

Rinciannya, 141 pelanggaran terjadi pada hari pertama, Jumat (4/9). Kemudian sebanyak 102 pelanggaran lainnya terjadi jelang penutupan pada Minggu (6/9).

Selama tiga hari masa pendaftaran Pemilu 2020, KPU mencatat sebanyak 37 calon bupati positif terjangkit COVID-19.
Baca juga: Kemendagri periksa sanksi penundaan penunjukan pelanggar protokol COVID-19
Baca juga: DPR: Tahap Pendaftaran Pemilu Belum Siap Laksanakan Program COVID-19

Reporter: Sigit Pinardi
Editor: Budisantoso Budiman
HAK CIPTA © ANTARA 2020