Rapat dengan Ketua KPU dan Bawaslu, La Nyalla mengkritisi level pemilu

Temui Ketua KPU dan Bawaslu, La Nyalla kritik tahapan Pilkada

Semua catatan ini ada di Komite I, maka Senator Fachrul Razi dapat mempresentasikan lebih detail,

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattaliti mengkritik KPU Indonesia dan Bawaslu RI atas tahapan serentak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang melanggar banyak protokol kesehatan saat bertemu dengan Ketua KPU Indonesia Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Indonesia, Abhan.

Didampingi Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, La Nyalla juga mengungkapkan potensi penurunan kualitas demokrasi akibat praktik penipuan atau penggunaan rahasia situasi wabah COVID-19 oleh sejumlah calon, terutama calon dari petahana.

“Semua catatan ini ada di Komite I, kemudian Senator Fachrul Razi bisa menyampaikan lebih detailnya,” kata La Nyalla di Jakarta, Senin.

La Nyalla mengatakan DPD RI telah menyerap aspirasi daerah terkait penyelenggaraan pilkada yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Semua aspirasi disampaikan langsung kepada kedua pimpinan lembaga penyelenggara pilkada inti.

La Nyalla mengatakan, DPD RI memahami keinginan pemerintah untuk tetap menggelar pemilu serentak pada 9 Desember 2020.

Baca juga: La Nyalla mengimbau anggota DPD untuk membela hak-hak penyandang disabilitas

Baca juga: Ketua Komite I DPD RI kembali menolak pelaksanaan Pemilu 2020

Namun demikian, DPD RI juga memberikan catatan keberatan atas hajatan demokrasi di kabupaten tersebut yang diajukan oleh Komite I DPD RI.

Ketua Panitia DPD RI I, Fachrul Razi membenarkan bahwa Panitia DPD RI I mengusulkan penundaan Pemilu serentak 2020.

Penundaan pemilu diusulkan dengan mempertimbangkan beberapa temuan dan ancaman permasalahan, terutama potensi pemilu sebagai kelompok massa untuk penyebaran COVID-19.

“Hal ini sudah kami sampaikan, mengingat ada pintu untuk menunda atau menghentikan proses pemilu di UU Pemilu,” kata Fachrul.

Ia berharap Bawaslu sebagai garda terdepan yang memastikan kualitas pemilu berjalan dengan baik, dapat terus bekerja tegas, memberikan evaluasi secara berkala dan terbuka kepada publik pada tahapan proses pemilu yang sedang berlangsung.

Sehingga bisa menjadi masukan bagi semua pihak. Terutama KPU RI dan KPU di daerah. Juga bagi Senator dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Panitia saya juga mengadakan rapat konsultatif dengan Polri dan Kejaksaan Agung tentang kesiapan kedua institusi tersebut untuk mendukung penuh kerja Bawaslu RI dalam memantau dan menindak pelanggaran di tingkat pemilu.

"Dan kemarin terbukti ada pelanggaran protokol COVID saat pendaftaran pasangan calon di sejumlah KPU daerah," ujarnya.

Baca:  Faktanya, verifikasi berita HUT RI kemarin memuat tanda silang calon Bupati PDIP

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu RI Abhan meyakinkan Pimpinan dan Senator DPD RI bahwa pihaknya mampu menangani sejumlah pelanggaran yang terjadi.

“Kami memiliki sumber daya manusia yang terbatas, tapi kami bisa kembali penuh dengan institusi lain. Mulai dari Satpol PP, Kepolisian, hingga Kejaksaan. Dari pengalaman sebelumnya, kami telah memproses beberapa pelanggaran Pemilu dan Pemilu ke ranah hukum dan sudah diadili di pengadilan, ”kata Abhan.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman membenarkan ada beberapa peserta pemilu yang berpotensi terkena COVID-19. Hingga 14 September 2020, jumlahnya telah berkembang menjadi 63 orang, dan tersebar di 21 wilayah.

“Dulu di media masih 59. Sekarang jadi 63. Tapi kita sudah sediakan protokol dan prosedur serta skema untuk menjawab masalah ini,” kata Arief.

Baca juga: Ketua DPD La Nyala Mattaliti Sumbang 120 APD ke RSUD Tulungagung

Baca juga: DPD: Komite Pemulihan Ekonomi Pelajari Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh

Ia juga menjelaskan beberapa hal terkait prosedur protokol kesehatan yang akan dilaksanakan di semua tingkat pemilihan serentak kabupaten pada Desember mendatang.

Salah satunya adalah jumlah peserta kampanye. Dimana dalam sesi debat hanya bisa dihadiri 50 orang, dibagi jumlah pasangan calon.

Adapun aturan kampanye besar untuk satu pasangan calon hanya bisa dihadiri maksimal 100 orang dengan protokol yang ketat.

“Jadi dalam debat nanti, kalau ada 2 pasang calon, maka kuota 50 orang dibagi dua, masing-masing pasangan calon hanya bisa membawa 25 pendukung. Kalau ada 5 pasangan ya masing-masing hanya bisa mendatangkan 10 pendukung. Itu juga syarat protokolernya. “Kami sudah simulasi semuanya pada hari pemilu, untuk pemilih positif COVID dan secara terpisah, dengan APD standar,” kata Arief.

Dia menambahkan, dari jumlah anggaran tambahan yang semula direncanakan Rp 4,7 triliun, KPU berhasil memangkasnya menjadi Rp 3,7 triliun, setelah dikurangi batas biaya. tes cepat oleh Kementerian Kesehatan.

“Dan dari total dana tersebut, hanya Rp 5 miliar yang digunakan KPU Indonesia, sisanya untuk KPU daerah. Dan sebagian lagi digunakan untuk pelibatan 3,3 juta tenaga honorer di daerah. Ini juga diharapkan bisa menghidupkan kembali perekonomian di daerah,” katanya. dia berkata. .

Reporter: Abdu Faisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
HAK CIPTA © ANTARA 2020