Semua calon Pilkada Gunung Kidul telah melengkapi kelengkapan dokumen

Seluruh calon peserta Pilkada Gunung Kidul telah lengkapi dokumen

Setelah berkas perbaikan dinyatakan disetujui, seluruh server akan ditetapkan sebagai peserta pemilu pada 23 September 2020.

Gunung Kidul (ANTARA) – Seluruh calon Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelesaikan kekurangan dokumen pendaftaran dengan KPU setempat.

Ketua KPU Kabupaten Gunung Kidul Ahmadi Ruslan Hani di Gunung Kidul, Kamis, mengatakan, setiap liaison officer (LO) liaison officer (LO) masing-masing pasangan calon (bapaslon) sudah menyerahkan dokumen kekurangannya.

“Pada Selasa (15/9) satu bunglon menyerahkan, kemudian pada Rabu (16/9) ada tiga kapel. Jadi, semua kapel sudah menyelesaikan kekurangan dokumen pendaftaran,” kata Ahmadi Ruslan Hani.

Baca juga: Bapaslon Diminta Lengkapi Berkas Pendaftaran Hingga Kamis

Ia menyebutkan tiga kapel yang menyerahkan dokumen tanpa dokumen registrasi, yakni Sutrisna Wibawa-Mahmud Ardi Widanto, Immawan Wahyudi-Martanty Soenar Dewi, dan Sunaryanta-Heri Susanto, sedangkan pasangan Bambang Wisnu Handoyo dan Benyamin Sudarmadi menyerahkan berkas perbaikan pada Selasa (15/9). )).

Berkas perbaikan, kata Hani, langsung diunggah ke situs resmi KPU setempat untuk mendapat tanggapan publik.

"Berkas perbaikan masih perlu dikonfirmasi. Dokumen perbaikan akan kami konfirmasi mulai hari ini hingga 22 September," ujarnya.

Setelah berkas perbaikan dinyatakan disetujui, seluruh kapel akan resmi dilantik sebagai peserta Pemilu 2020 pada 23 September mendatang. Keesokan harinya langsung diambil nomor urutnya, lalu masa kampanye dimulai pada 26 September.

Sementara itu, Anggota KPU Kabupaten Gunung Kidul, Andang Nugroho mengatakan, pihaknya memberikan kesempatan kepada pendeta untuk memperbaiki berkas kebutuhan calon yang sudah diserahkan.

Baca juga: KPU Gunung Kidul: Kampanye besar-besaran untuk rapat umum hingga 100 orang

Menurut Andang Nugroho, peningkatan tersebut terjadi karena pada saat verifikasi administrasi masih ada berkas yang masih tertunda sehingga harus melengkapinya.

Baca:  Penghargaan Bintang Jasa Utama diterima oleh Wakil Ketua MPR

Saat pengajuan awal, kata dia, ada beberapa syarat yang tidak sesuai dengan aturan. Misalnya, penerbitan SKCK hanya berasal dari kepolisian, padahal menurut aturan, calon dari luar provinsi harus ke Mabes Polri.

"Kami akan kaji ulang sesuai catatan pada tahap verifikasi awal," ujarnya.

Reporter: Sutarmi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
HAK CIPTA © ANTARA 2020