Sengketa Pilkada Wakatobi di MK, Pemohon meminta PSU di 240 TPS

Sengketa Pilkada Wakatobi di MK, Pemohon minta PSU di 240 TPS

Kendari (ANTARA) – Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), Pemohon pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Arhawi-Hardin La Omo digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) kumpulan Suara Ulang (PSU) di 240 TPS.

Kuasa hukum Arhawi-Hardin La Omo, Makhfud, dalam persidangan hasil Pemilu 2020 di Mahkamah Konstitusi, Rabu (27/1), pertama kali menyatakan adanya pelanggaran atau delik yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya tidak bisa menjelaskan jumlah pemilih. di DPT yang menggunakan hak pilihnya berada di TPS.

“Karena ada ketidaksesuaian antara jumlah pemilih di TPS dan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih di DPT yang membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir pemilih di TPS, terbukti dengan tidak adanya DPT. Tanda tangan daftar hadir, tidak sama dengan “pencoblosan di TPS,” kata Makhfud seperti dikutip akun Youtube MK, dari Kendari.

Menurut Pemohon, perolehan suara calon yang ditentukan oleh Termohon tidak tepat karena pelanggaran atau pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan kelalaian Bawaslu hanya untuk memperbesar suara yang diperoleh calon dari partai terkait.

Kedua, ia mendalilkan bahwa Termohon tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan surat suara keliling untuk memilih, karena terbukti pemilih yang dipindahkan tidak benar-benar memenuhi syarat sebagai pemilih keliling dari 537 pemilih yang tersebar di 240 TPS, di 95 desa / distrik, di delapan distrik.

Ketiga, ia menyatakan Termohon tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan surat suara pemilih tambahan (DPTb), karena terbukti bahwa pemilih tambahan tersebut sebenarnya bukan pemilih di TPS yang bersangkutan karena tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dari 1.883 pemilih. di 240 TPS yang tersebar di 95 desa / desa di delapan kecamatan.

“Responden ditemukan melakukan kecurangan dimana surat suara atau formulir C. Pemberitahuan KWK yang tidak dibagikan kepada pemilih tidak dikembalikan kepada Termohon dan tidak dilakukan pendataan ulang,” ujarnya.

Hal tersebut, lanjutnya, berdasarkan bukti bahwa Pemohon pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten KPU secara resmi telah meminta surat kepada Termohon, namun saat itu menjawab bahwa dokumen yang diminta ada di dalam kotak.

Jawaban tersebut tentunya tidak sesuai dengan Pasal 12 dan Pasal 13 PKPU Nomor 18 Tahun 2020, ujarnya.

Keempat, adanya pelanggaran berupa penggunaan hak pilih lebih dari satu kali dengan modus terdaftar di DPS TPS asli, kemudian menggunakan hak pilih di TPS lain dengan menggunakan KTP di TPS sebagai daftar pemilih tambahan. atau DPTb berikutnya tanpa membawa surat pemilih untuk memilih dan masuk ke daftar pemilih tambahan.

Baca:  KPU mengingatkan agar calon pasangan tidak memasang APK sembarangan

Lima, Termohon atau jajarannya juga melakukan pelanggaran yang dilakukan di sejumlah TPS, ”ujarnya.

Keenam, pihaknya juga mengklaim bahwa pelanggaran berat yang terjadi secara besar-besaran dan merusak nilai demokrasi dalam pemilu dilakukan dalam bentuk praktik politik uang dan barang yang dilakukan pasangan calon bupati nomor urut 2 Haliana-Ilmiati Daud.

Baca juga: KPU Sulawesi Tenggara Ajak Semua Pihak Sukseskan Pilkada dengan Protokol COVID-19

Baca juga: Anggota DPR Minta KPU Patuhi Aturan Pemilu

Selanjutnya menurut Pemohon, terdapat pelanggaran berat yang dilakukan oleh tim atau pendukung calon nomor urut 2 berupa intimidasi dan ancaman kekerasan terhadap pendukung calon nomor urut 1 di beberapa TPS.

“Jika pemilih yang memberikan suaranya melebihi jumlah DPT, DPTb, DPPh, maka sudah pasti ada pemilih 'siluman' yang mendapatkan hak pilihnya dan hal ini merupakan kemungkinan pelanggaran yang harus dilakukan Termohon. dimintai pertanggungjawaban, "katanya.

Ia juga berpendapat bahwa jumlah suara yang diperoleh pasangan calon adalah jumlah suara yang diberikan sesuai dengan yang terdaftar di DPT, DPPh, dan DPPh, sehingga jika salah satu komponen pemungutan suara tersebut tidak berkewajiban hukum maka pemungutan suara mutatisis untuk pasangan calon tidak akan memiliki dasar.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemilihan ulang merupakan prosedur formal untuk memastikan izin memilih yang diperoleh masing-masing pasangan calon dan kejadian tersebut baru diketahui setelah dilakukan penghitungan ulang jumlah suara.

“Jadi untuk memastikan berapa suara yang benar-benar didapat untuk setiap pasangan calon, sebaiknya dilakukan pemungutan ulang di 240 TPS di 95 desa / keluarga dan delapan kecamatan,” ujarnya.

Dalam petitumnya, Pemohon menyatakan bahwa MK akan memberikan hak kepada Pemohon secara keseluruhan dan mencabut putusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 326 / PL.02.6-Kpt / 7407 / KPU-Kab / XII / 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan memerintahkan Termohon untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 240 TPS yang tersebar di 95 desa / kelurahan dan di delapan kecamatan. .

Sebagai informasi, sidang perkara Nomor 54 / PHP.BUP-XIX / 2021 yang diajukan oleh Ahrawi dan Hardin La Omo akan dilanjutkan pada hari Kamis, 4 Februari 2021 pukul 14.00-16.00 WIB dengan agenda pemeriksaan sidang untuk mendengarkan jawaban responden. Pernyataan Bawaslu relevan dan verifikasi bukti.

Reporter: Muhammad Harianto
Editor: Chandra Hamdani Noor
HAK CIPTA © BETWEEN 2021