Tak mau menyetujui RUU Ciptaker, F-Demokrat meminta pembahasan lebih lanjut

Tolak setujui RUU Ciptaker,  F-Demokrat minta dibahas kembali

Demokrat menilai tidak perlu terburu-buru membahas RUU Cipta Kerja

Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hinca Pandjaitan mengatakan, pihaknya menolak Omnibus Bill of Work Creation (RUU Ciptaker) yang disahkan menjadi undang-undang karena banyak hal yang perlu dibahas secara mendalam dan komprehensif.

"Fraksi demokrasi melihat tidak perlu terburu-buru membahas RUU Cipta Kerja, dan kami menyarankan agar diskusi diadakan lebih lengkap dan melibatkan pemangku kepentingan yang punya kepentingan, ”kata Hinca dalam Rapat Kerja Baleg dengan pemerintah dan DPD RI, di Kompleks Parlemen, Sabtu malam.

Hinca menjelaskan, ada tiga catatan kritis dari F-Demokrat tentang RUU Ciptaker; pertama, ada ketidakadilan dalam kerja, seperti dalam aturan prinsip tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar oleh majikan karena upah dibayarkan berdasarkan unit kerja per jam.

Menurut dia, aturan tentang hak pekerja untuk beristirahat selama dua hari dalam seminggu juga dicabut karena 40 jam seminggu dikembalikan dalam perjanjian kerja.

"RUU itu juga berisi sistem perekrutan itu mudah tetapi pemecatan itu mudah, misalnya, ketentuan tentang pekerja kontrak dan outsourcing Relaksasi yang drastis juga membuat pekerja sulit mendapatkan kepastian hak menjadi karyawan tetap, ”ujarnya.

Baca juga: FPKS DPR tolak RUU Ciptaker sebagai UU

Kedua, kata dia, di bidang lingkungan dan pertanahan, RUU Ciptaker berpotensi berdampak mengkhawatirkan di bidang pertanahan karena memungkinkan penyitaan lahan sebanyak-banyaknya dan semudah mungkin untuk Proyek Prioritas Pemerintah dan Proyek Strategis Nasional yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada pihak swasta.

Terkait masalah lingkungan, kata dia, RUU tersebut memberikan fasilitas pembebasan lahan bagi perusahaan di berbagai sektor dan pembebasan lahan di bawah lima hektare.

Sedangkan untuk wilayah perkotaan padat penduduk seperti Jakarta, Surabaya dan lain-lain, lima hektar bisa dihuni ratusan kepala keluarga. Akibat penataan ini, penggusuran paksa skala kecil sangat mudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten, ”ujarnya.

Baca:  BNPT perkuat sinergi dengan pondok pesantren untuk menanggulangi radikalisme

Menurut catatan ketiga Hinca, yakni soal sentralisasi regulasi dari daerah ke pusat, fraksi menegaskan pemberian kewenangan yang terlalu banyak kepada pemerintah pusat akan membuatnya lebih unggul dari legislatif, kehakiman, dan pemerintah daerah.

Menurutnya, tujuan RUU Ciptaker adalah untuk mengefektifkan birokrasi, namun regulasi terbaru justru akan mempersulit proses birokrasi karena tidak adanya kepastian dan kejelasan hukum dalam hal perizinan usaha.

Baca juga: Baleg Sepakat RUU Ciptaker Akan Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

“Kami juga menilai proses pembahasan hal-hal penting dalam RUU Ciptaker tidak transparan dan akuntabel. Hal ini karena tidak melibatkan banyak elemen masyarakat, pekerja dan jaringan masyarakat sipil,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan RUU Ciptaker merupakan RUU pertama yang setiap pembahasannya dilakukan secara terbuka dan transparan di TV DPR dan DPR sebagai komitmen reformasi parlemen.

Selain itu, kata dia, terkait kewenangan pemerintah pusat atas pemerintah daerah yang dikritik oleh Fraksi Demokrat, dalam pembahasan terakhir dikembalikan sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945.

Mengenai kewenangan pemerintah pusat dan daerah, dalam proses dengan kemurahan hati pemerintah, hubungan pusat-daerah dipulihkan sesuai Pasal 18 UUD 1945, ”ujarnya.

DPR RI Baleg menggelar Rapat Kerja Bersama Pemerintah dan DPD RI pada Sabtu malam dengan agenda pengambilan keputusan Tingkat I terkait RUU Ciptaker.

Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi sepakat RUU Ciptaker dibawa ke keputusan Tingkat II di Sidang Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang, dan dua fraksi menolak Partai Demokrat dan Fraksi UKM.

Baca juga: DPR Berharap Semua RUU bisa diselesaikan di Sesi 1 termasuk Ciptaker
Baca juga: Wanita: Jangan Sakiti Ciptaker Bill

Reporter: Imam Budilaksono
Editor: Apep Suhendar
HAK CIPTA © ANTARA 2020