Tommy Soeharto menolak pimpinan Musyawarah Nasional Partai Pekerja

Tommy Soeharto tolak kepengurusan Munaslub Partai Berkarya

… menolak dan tidak mengakui hasil Munas Luar Biasa Partai Beringin Karya yang dilaksanakan pada 11-12 Juli 2020 di Jakarta, karena keanggotaan Panitia Pelaksana dan Munaslub tidak sah …

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Pekerja, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, menolak mengakui hasil Konferensi Luar Biasa Partai Kerja yang digelar 11-12 Juli 2020 oleh sejumlah kader Partai Pekerja yang mengangkat Muchdi Pr sebagai ketuanya.

Penolakan tersebut disampaikan Tommy dalam keterangan yang ditandatanganinya, Senin (10/8).
“Saya sebagai Ketua Umum DPP Parti Berkarya menolak dan tidak menerima hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Beringin Karya yang diselenggarakan pada 11-12 Juli 2020 di Jakarta, karena keanggotaan Pansus dan Munaslub tidak sah, tidak sesuai, dan bertentangan dengan Anggaran. Anggaran. Pekerja Rumah Tangga yang Bekerja, "tulis Tommy dalam keterangannya, seperti dikutip di Jakarta, Jumat.

Baca Juga: Parti Berkarya Juga Menulis Surat ke KPU dan Bawaslu Selain Kementerian Hukum dan HAM

Ia menegaskan, pengurusan hukum Partai Pekerja dipimpin olehnya sebagai ketua umum. Referensinya adalah SK No.MHH-04.AH.11.01 Tahun 2018.

“Saya sampaikan bahwa Partai Pekerja tetap memenuhi Keputusan No.MHH-04.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 25 April 2018,” kata Tommy.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) telah mengeluarkan Keputusan Hasil Penegasan Pengurus DPP Partai Kerja sebagai hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa beberapa hari lalu.

Baca Juga: Temui Menkumham, Kubu Humas Muchdi Lapor Hasil Munaslub Berkarya

Dalam struktur kepengurusan, nama Tommy Soeharto tercatat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Pekerja.

Tommy juga sangat enggan untuk memasukkan namanya dalam susunan kepengurusan DPP Partai Kerja hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Sebab, keikutsertaan namanya tidak melalui komunikasi dan izin terlebih dahulu kepadanya.

Baca:  Presiden Jokowi ingatkan peran PBB pada Sidang Majelis Umum ke-75 PBB

Baca juga: Partai Kerja DPP Tindak Tegas terhadap Kerusuhan Internal

“Saya sangat berkeberatan bahwa nama saya digunakan, tercatat, diumumkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Beringin Karya tanpa seizin dan / atau sepengetahuan saya diungkapkan kepada publik, sebagaimana secara tegas tertuang dalam Deklarasi Nomor M.HH-17. .AH.11.01 2020, "kata Tommy.

Karena itu, Tommy tidak mengakui bursa kerja muchdi Pr, meski sudah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM. Tommy mengaku siap bertanggung jawab atas pernyataan itu dalam proses pidana dan perdata.

"Itu surat keberatan dan penolakan yang saya buat secara jujur, dan saya siap dimintai pertanggungjawaban dalam proses hukum perdata dan pidana," ujarnya.

Baca juga: Politik Tadi Malam, PKS Coba Reformasi Birokrasi Jokowi

Reporter: Syaiful Hakim
Editor: Ade P Marboen
HAK CIPTA © ANTARA 2020