Tujuh fraksi DPRD Gorontalo telah menyetujui AP21 Raperda 2021

PDI Perjuangan diterima untuk pembahasan lebih lanjut

Gorontalo (ANTARA) – Tujuh fraksi DPRD Provinsi Gorontalo telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

Kesepakatan tersebut disampaikan juru bicara masing-masing fraksi pada Sidang Paripurna DPRD Gorontalo ke 37 dalam rangka pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2021 lantai I, di ruang duduk DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa.

Secara umum, beberapa fraksi menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Raperda Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 dengan memberikan beberapa catatan.

Fraksi NasDem Amanat yang diwakili oleh Yuriko Kamaru meminta klarifikasi pinjaman daerah terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta penjelasan rinci program dan kegiatan perangkat daerah yang anggarannya bersumber dari dana PEN.

Fraksi juga mengusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk memberikan subsidi biaya makan dan minuman bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Fraksi NasDem Amanat menyampaikan bahwa rencana APBD Provinsi Gorontalo tahun 2021 bisa diperpanjang ke jenjang berikutnya, kata Yuriko.

Sedangkan Fraksi PDI-P yang diwakili oleh Laode Haimuddin menegaskan perhatian pemerintah terhadap pemberian subsidi dan bantuan usaha mikro.

Menurutnya, masih banyak pekerja di Gorontalo yang gajinya di bawah Rp 2 juta terkena COVID-19 dan membutuhkan bantuan dari pemerintah.

"Prinsipnya, melalui pandangan umum ini, PDI Perjuangan akan menerimanya untuk pembahasan lebih lanjut dan akan kita perdalam dalam pembahasan," ujarnya.

Terkait pencatatan sejumlah fraksi, pimpinan DPRD meminta Gubernur Gorontalo segera memberikan tanggapan dan jawaban paling lambat Rabu 28 Oktober 2020.

Rapat Paripurna dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Sekretaris Daerah Gorontalo Darda Daraba, serta unsur pimpinan forkopimda dan OPD Provinsi Gorontalo.
Baca juga: Gorontalo, Provinsi Pertama yang Menyerahkan RAPBD ke Kementerian Dalam Negeri

Reporter: Debby H. Mano
Editor: Budisantoso Budiman
HAK CIPTA © ANTARA 2020

Baca:  Pangdam I / BB menerima sertifikat tanah kantor Bekangdam