Upaya menjaga kemurnian demokrasi pada Pemilu 2020

Upaya menjaga kemurnian demokrasi Pilkada 2020

Jakarta (ANTARA) – Dari sekian banyak persoalan yang mengiringi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020, isu politik uang atau politik uang selalu muncul dan menjadi topik hangat.

Meski politik uang merupakan isu lama, namun selalu menarik di setiap pemilu. Bahkan sebelum pemilihan langsung dilakukan oleh rakyat, ada persoalan ini.

Banyak aturan melarangnya, tapi kasus selalu muncul. Hanya membuktikan bahwa secara hukum tidak semudah yang Anda bayangkan.

Pemilu di 270 kabupaten, kota, dan provinsi dengan sisa waktu 2,5 bulan akan digelar serentak di Indonesia. Semula pilkada akan digelar pada 23 September, namun mengingat merebaknya virus corona (COVID-19), maka diundur hingga 9 Desember.

Beberapa pihak mengusulkan agar jadwal pemilu ditunda lagi karena wabah yang terus meningkat dengan jumlah korban yang terus bertambah setiap hari. Di antara korban virus tersebut adalah Ketua KPU, Arief Budiman, sejumlah penyelenggara pemilu anggota KPU, serta calon bupati.

Namun, pemerintah dan KPU belum memberikan sinyal untuk menunda pemulangan. Harapannya, pada saat pencoblosan, virus corona jenis baru bisa dikendalikan sehingga Pilkada 2020 bisa berlangsung.

Dalam rangka pemenangan calon dalam pemilu, setiap kubu paslon menyusun strategi. Dari cara berkampanye, mendapatkan suara untuk logistik.

Pemilu Serentak lanjutan 2020. (ANTARA Jatim / Naufal Ammar)

Pemodal

Banyak yang mengakui bahwa pemilihan langsung membutuhkan banyak sumber daya; mulai dari kegiatan pemungutan suara yang melibatkan jaringan tim sukses hingga fasilitas kampanye. Semua ini membutuhkan sumber dana atau logistik yang besar.

Sumber dana merupakan poin penting dalam strategi kemenangan. Alhasil, banyak pasangan calon yang merekrut orang-orang “kaya” sebagai bagian dari tim sukses mereka.

Namun, belakangan, tak sedikit kasus yang terjadi akibat adanya hubungan kepentingan ini.

Kasus-kasus yang terungkap menunjukkan kedekatan sejumlah pasangan calon dan investor dalam pemilu daerah pemilihan yang berujung pada pelanggaran hukum. Tidak sedikit dari hubungan tersebut berakhir di penjara.

Lihat saja mesin pencari data dan berbagai platform media dan sosial media terkait penangkapan sejumlah bupati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah terdeteksi, penangkapan itu terkait dengan proses pemenangan Pilkada sebelumnya.

Persidangan kasusnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) lebih detail terkait hubungan ini. Mulai dari siapa bupati, nama proyek, nilai proyek, wirausahawan, unsur birokrasi hingga korupsi atau imbalan nominal.

Inti dari suatu hubungan cukup untuk dijelaskan dengan kata-kata yang sederhana namun sangat mendalam. Yaitu "tidak ada makan siang gratis".

Tentu tidak semua pimpinan daerah dan investor mencalonkan diri. Tidak sedikit calon kepala daerah mengikuti proses pemilihan dengan hormat sehingga selama kepemimpinannya tidak ada masalah hukum.

Wanti-Wanti

Kini, di tengah proses pencoblosan Pilkada menjelang puncak hari "D", tak sedikit pihak yang diingatkan bahwa persaingan pemenangan pilkada tidak akan berhenti di Gedung KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta.

Selama wabah ini, penyelenggara pemilu dan penegak hukum harus mengantisipasi peluang terjadinya money politic, apalagi kasus ini juga terjadi di setiap pemilu.

Baca:  Dewan Perwakilan Rakyat Sri Meliyana mendorong perempuan menjadi kekuatan pembangunan

Di saat berbagai aktivitas masyarakat, termasuk ekonomi, dilanda wabah ini, dikhawatirkan pragmatisme akan mereduksi idealisme pemilih. Masalah ini sepertinya perlu menjadi perhatian pihak terkait.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, misalnya, juga mengingatkan dampak negatif keterlibatan investor sebagai tim sukses. Ia secara terbuka mengucapkan kata "cukong" bagi investor atau penyandang dana untuk calon bupati.

Dalam acara "Ngopi dengan Media" di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (17/9), Mahfud MD mengatakan, kepala daerah terpilih yang pada saat pencoblosan didanai oleh cukong atau fundraiser berpotensi melakukan korupsi kebijakan.

“Ini akan berdampak lebih berbahaya dibanding korupsi biasa, bahkan COVID-19,” ujarnya.

Menurutnya, seringkali setelah pemilihan kepala daerah (didanai investor) membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan hukum. Seperti mengeluarkan izin pertambangan yang telah diberikan oleh kepala provinsi sebelumnya kepada pendatang baru.

Korupsi kebijakan ini lebih berbahaya daripada korupsi biasa karena sifatnya yang persisten. Kalau korupsi biasa hanya satu, ada APBN lalu korupsi, dihukum lalu selesai, tapi kalau (korupsi) kebijakannya tidak seperti itu.

Adakah bukti bahwa bupati yang didanai cukong terlibat korupsi? Dia berkata, "Ada banyak bukti."

Kalau kurang percaya silahkan datang ke Lapas Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat. Data lengkap disana.

"Banyak Iya yang merupakan hasil operasi penangkapan KPK, "kata Mahfud.

Seorang mahasiswa sosial menolak politik uang di salah satu kampus di Tanjungpinang. ANTARA / Nikolas Panama / am.

Didanai oleh Cukong

Hal ini juga dipertegas oleh peradilan pemilu saat Mahfud menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Terungkap, hampir semua orang yang terlibat dalam pemilu, yang kemudian disidangkan di Mahkamah Konstitusi, mengaku dibiayai oleh cukong.

Mahfud juga merujuk pada data yang dirilis KPK. Sebanyak 82 persen calon bupati yang ikut pemilu didanai oleh cukong.

“Cukong dalam KBBI artinya orang yang membiayai orang lain. Cukongnya lebih banyak dari calon,” ujarnya.

Jika itu sponsor, itu adalah orang yang jelas. Sedangkan cukong ini adalah orang yang tidak terlihat dan pendiam.

Pernyataan Menko Polhukam yang tegas dan lugas patut diapresiasi agar pilkada bisa terbebas dari perilaku demokrasi.

Pernyataan tersebut sekaligus juga menjadi kode keras bagi calon bupati untuk menghindari money politic hingga pemilu benar-benar fair dan fair (fair).

Di tengah wabah ini, pemerintah bersama penyelenggara pemilu dan aparat keamanan berupaya mengerahkan semua sumber daya untuk menciptakan pemilu yang lebih baik.

Terakhir, meski di tengah pembatasan untuk meredam penyebaran virus corona, jangan sia-siakan kesempatan untuk bersama-sama menghadirkan demokrasi yang berkualitas.

Baca juga: DPR: Tak Pantas Ditunda Pemilu 2020 Karena Ketua KPU Positif COVID-19
Baca juga: Jumlah Anggota KPU Indonesia yang Positif COVID-19 Meningkat
Baca juga: Konser 2020 dan Pemilu

Oleh Sri Muryono
Editor: Taufik Ridwan
HAK CIPTA © ANTARA 2020