Wakil Ketua DPR, nilai RUU Ciptaker memudahkan pelaku UMKM

Wakil Ketua DPR nilai RUU Ciptaker permudah pelaku UMKM

Pemilik bisnis akan mendapatkan bantuan hukum jika terjadi kasus

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Koordinator Politik dan Keamanan DPR Azis Syamsuddin menilai substansi RUU Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan memudahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) untuk mengurus pendaftaran badan hukumnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pria.

Politisi Golkar mengatakan fasilitas ini akan membuat pelaku UMKM berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum jika terjadi sesuatu dalam perjalanan bisnisnya.

“Pemilik usaha akan mendapat bantuan hukum jika ada kasus,” kata Azis, di Jakarta, Minggu.

Tidak hanya bantuan hukum, pelaku usaha juga mendapatkan bantuan dalam meningkatkan daya saing usaha dan kemudahan permodalan, sehingga diharapkan produk UKM hasil-hasil dapat bersaing di tengah pasar bebas dan perkembangan zaman.

“Ke depan, produk atau jasa UMKM dapat diikutsertakan dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, lembaga atau BUMN. Bahkan akan mendapatkan dana alokasi khusus untuk kegiatan pemberdayaan dan pembangunan,” ujarnya.
Baca juga: Tolak RUU Ciptaker, F-Demokrat Minta Pembahasan Lebih Lanjut

Mantan Kepala Badan Anggaran itu juga mengatakan, UKM kemudian bisa mendapatkan kawasan prioritas di lokasi-lokasi strategis seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan tempat peristirahatan melalui pola kemitraan dengan disahkannya RUU Cipta Kerja, sehingga tidak hanya pelaku usaha besar saja yang hadir di lokasi tersebut.

"Biasanya saat kita bergerak dan berhenti tempat peristirahatan atau terminal baik udara, laut maupun darat hanya melihat restoran dan toko milik pelaku usaha besar. Nantinya, UKM akan hadir di lokasi tersebut. Saya berharap masyarakat bisa mampir dan membelinya untuk menambah daya beli masyarakat di tengah wabah guna meminimalisir resesi, ”ujarnya.

Selain itu, kata Azis yang mengurus pendirian perseroan terbatas (PT), baik perizinan maupun urusan lainnya, juga tidak lagi harus menghadapi proses birokrasi yang berbelit-belit, begitu RUU Ciptaker disetujui.

Baca:  Syarief Hasan: Pesantren tempat para calon pemimpin nasional belajar

Ia mengatakan pengusaha biasa mengambil pendekatan cepat dengan membayar hingga Rp50 juta untuk menghindari proses birokrasi yang berbelit-belit.

Kini, urusan perizinan dan hal-hal lain dalam pendirian PT akan disederhanakan berdasarkan isi RUU Ciptaker, khususnya kelompok UKM dan Koperasi. “Sehingga dana Rp 50 juta yang biasanya dibayarkan saat mendaftar PT, bisa dijadikan modal usaha pelaku usaha kecil nantinya,” kata Azis juga.
Baca juga: FPKS DPR tolak RUU Ciptaker sebagai UU
Baca juga: Baleg Sepakat RUU Ciptaker Akan Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

Reporter: Abdu Faisal
Editor: Budisantoso Budiman
HAK CIPTA © ANTARA 2020