Wakil Presiden: Ego sektoral menghalangi operasi COVID-19

Wapres: Ego sektoral hambat penanganan COVID-19

Juga selama pandemi COVID-29, ini telah mengajarkan kita tentang perlunya mempercepat reformasi birokrasi kita.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan ego sektoral dan regulasi yang tumpang tindih di instansi pemerintah masih menjadi kendala dalam menangani epidemi COVID-19.

“Masih banyak regulasi dan kewenangan yang tumpang tindih ketika terjadi pandemi yang berakibat tertundanya implementasi (kebijakan). Dan masih ada ego sektoral,” kata Ma'ruf Amin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikan secara langsung Wakil Presiden Ma'ruf saat menerima kepemimpinan Komisi Aparatur Negara (KASN) hampir melalui telekonferensi dari Jakarta, Selasa (15/9).

Baca juga: Wapres menyinggung soal netralitas ASN dalam pemilihan penyakit lama

Baca juga: Ma'ruf Amin ajak semua pihak jihadi untuk memerangi COVID-19

Pandemi COVID-19, lanjut Ma'ruf, hendaknya dijadikan peluang untuk memperbaiki pemikiran dan perilaku birokrasi yang menghambat berbagai kebijakan dan perlakuan terhadap masyarakat.

"Juga selama pandemi COVID-29, ini telah mengajarkan kita tentang perlunya mempercepat reformasi birokrasi kita," katanya.

Kedua hambatan tersebut membuat berbagai kebijakan Pemerintah Pusat sulit diterapkan di masyarakat. Prosedur birokrasi yang masih berbelit-belit membuat implementasi kebijakan menjadi lambat, kata Wapres.

“Jadi ada hambatan regulasi, hambatan prosedural dan hambatan birokrasi, banyak yang mengalami keterlambatan. Jadi harus ada upaya untuk menghilangkannya,” jelasnya.

Terlepas dari ego sektoral dan kewenangan yang tumpang tindih, masalah data masih menjadi isu yang harus diatasi bersama dalam birokrasi. Ma'ruf Amin mengatakan, pengelolaan data di instansi pemerintah belum optimal.

“Data kita masih sangat lemah, data kita masih banyak yang berkabut. Data kita ada, tapi masih samar-samar, tidak terlalu jelas, jadi kita juga harus bisa menghilangkan kebingungan pada data ini,” imbuhnya.

Baca:  7-8 September, tiga pasangan calon Bupati Kepri untuk pemeriksaan kesehatan

Baca juga: Laporan Wapres, Erick: Proses Vaksin Halal COVID-19 Harus Jadi Prioritas

Reporter: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
HAK CIPTA © ANTARA 2020