Walikota Surakarta: Ketua daerah harus bisa mengatur aspirasinya

Wali Kota Surakarta: Kepala daerah harus mampu mengelola aspirasi

Solo (ANTARA) – Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menyatakan niat hukumnya harus disampaikan, termasuk penolakan sejumlah pihak terkait UU Cipta Kerja.

“Kalau ada yang mengajukan (penolakan), bukan ke Presiden tapi ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materi,” ujarnya, di Solo, Sabtu.

Terkait aksi unjuk rasa mahasiswa dan buruh di beberapa provinsi, termasuk Solo, kata dia, dalam hal ini Bupati tidak bisa mengubah apa pun.
“Tapi sebagai bupati harus siap dan mampu menata aspirasi rakyat. Termasuk di Jabar (Gubernur Jabar) menyampaikan surat kepada presiden (terkait aspirasi rakyat), yang namanya mengatur aspirasi tersebut,” ujarnya.

Baca juga: Anies berjanji akan membawa aspirasi UU Ciptaker ke rapat gubernur di seluruh Indonesia

Di Solo, mereka menuruti keputusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tentang penetapan upah minimum. “Oleh karena itu boleh saja mengirimkan surat kepada gubernur untuk pencabutan atau apapun, tapi perlu diingat jika sudah dikonfirmasi oleh DPR maka langkah selanjutnya adalah uji materi ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Mengenai UU Cipta Kerja, kata dia, tidak perlu diberlakukan dalam waktu dekat karena untuk menerapkannya harus ada regulasi turunan mulai dari tingkat pusat, kementerian, bahkan peraturan daerah. “Belum tentu 1-2 tahun, harus ada tindak lanjutnya,” ujarnya.

Baca juga: Ganjar buka aspirasi bagi yang menolak UU Cipta Kerja

Untuk aspirasi karyawan, kata dia, baru saja bertemu dengan tiga pihak delegasi dan pekan depan rapat akan dilanjutkan.

"Saya akan bertemu lagi pada hari Senin untuk menyampaikan (ambisi), saya terima. Saya sendiri juga mantan karyawan, jadi saya juga harus menghormatinya (karyawan)," ujarnya.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Simak Aspirasi Rakyat atas RUU Cipta Kerja

Reporter: Aris Wasita
Editor: Ade P Marboen
HAK CIPTA © ANTARA 2020

Baca:  PDIP Gampir 212 Sekolah Pesta Cakada dengan materi Pancasila